Foto : Duwel Rawing
Palangka Raya, Media Dayak
Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 lalu, masih belum mampu menutupi kekurangan guru yang ada di wilayah Provinsi Kalteng, Pasalnya, sampai saat ini untuk tenaga guru, khususnya untuk SMA sederajat di wilayah pelosok masih kekurangan.
Menurut Anggota Komisi C DPRD Kalteng Duwel Rawing, kekurangan guru di wilayah pelosok merupakan hal yang patut mendapat perhatian pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng khususnya Dinas Pendidikan (Disdik). Sehingga melalui formasi CPNS tahun 2018, diharapkan mampu mengisi kekosongan maupun kekurangan guru diwilayah pelosok Bumi Tambun Bungai.
Dalam Undang-Undang tenaga kerja, non-PNS atau tenaga kontrak bisa saja bekerja, tetapi tidak bisa memegang jabatan-jabatan tertentu, seperti Kepala Sekolah dan hal lain yang menyangkut administrasi negara, dan saat ini memang harus kita akui bahwa saat ini Provinsi Kalteng masih banyak membutuhkan tenaga ASN khususnya guru yang berada dikawasan pelosok Desa. Sehingga kita mengharapkan melalui penerimaan CPNS sekarang, kuota guru SMA dan SMK untuk ditempatkan dikawasan pelosok Kalteng bisa tercukupi,Ucap Duwel kepada Dayak Pos, Jumat (21/12) kemarin.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengungkapkan, saat ini untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di kawasan pelosok, pihak sekolah khususnya SMA dan SMK terpaksa mengangkat tenaga honorer/kontrak, dengan mengandalkan anggaran dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Yang namanya dana BOS, jelas sangat terbatas apalagi untuk memenuhi kekurangan dari tenaga pendidik yang masih berstatus kontrak/honorer, tentu akan kesulitan. Saya tidak bisa membayangkan seandainya sekolah mengangkat sembarang orang yang tidak memiliki kualitas, untuk mengajar mata pelajaran tertentu yang masuk kedalam Ujian Nasional (UN), jadi saya pikir ini merupakan hal yang harus dicermati oleh pihak Pemprov,Ujarnya
Dikatakan Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, pada saat melaksanakan tugas dan fungsi legislatif dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Dapil I beberapa waktu lalu, dirinya menemukan fakta bahwa masih kurangnya tenaga guru, dimana hal tersebut dialami oleh SMKN-1 Kamipang, Desa Baun Bango, Kecamatan Tasik Payauan, Kabupaten Katingan, yang hanya memiliki 1 orang guru spesialis.
Melihat adanya kekurangan tenaga pengajar di SMKN-1 Baun Bango, kegiatan belajar-mengajar sudah jelas tidak bisa maksimal. Belum lagi akses jangkauan, karena dengan perkembangan jumlah penduduk, ada beberapa daerah yang memang membutuhkan pembangunan SMA atau SMK baru. Sehingga, kedepannya ada banyak sekali Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pemprov Kalteng, Pungkasnya.(Nvd)