Wabup Sugianto Panala Putra Hadiri Rakorwasda Provinsi Kalimantan Tengah

RAKORWASDA-Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra saat menghadiri rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) tingkat Provinsi Kalteng di Palangkaraya, beberapa waktu lalu.(Media Dayak/iskominfosandi barut)

Palangka Raya, Media Dayak

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Barito Utara (Wabup) Sugianto Panala Putra, pada Kamis (13/12) lalu menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018. Kegiatan tersebut yang digelar di aula Eka Hapakat (Lantai III) Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Palangka Raya.

Dalam kegiatan tersebut pula juga dilaksanakan dengan paparan dari Irjen Kemendagri terkait Kebijakan Pengawasan Tahun 2019, paparan dari BPK RI Perwakilan terkait Pengelolaan Keuangan yang tertib, taat aturan dan transparan, pencegahan korupsi melalui probity audit serta rapat teknis pembahasan PKPT dengan tim pembahas inspektorat Provinsi.

Hadir pada kegiatan itu Irjen Kementerian Dalam Negeri, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah serta unsur Forkompida lainnya. Selain itu juga dihadir para Bupati/Walikota atau yang mewakili, para Kapolres serta para Kajari se Kabupaten Barito Utara atau yang mewakili.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Asisten I Pemprov Kalteng Saidina meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah berupa langkah-langkah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah mengacu pada standart akuntansi pemerintahan (SAP).

Kemudian katanya aset daerah, persediaan barang, bantuan sosial dan hibah dana/barang perlu diinventarisasi sesuai peraturan perundang-undangan dan disertai dengan bukti kepemilikan yang sah dan dicatat serta dipertanggungjawabkan dalam neraca.

“Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan harus sudah selesai setelah tahun anggaran berakhir, dan sebelum diserahkan kepada BPK RI telah di reviu oleh inspektorat Provinsi, kabupaten atau kota,” katanya.

Kepada para pemeriksa dilingkup inspektorat provinsi, kabupaten maupun kota selaku ujung tombak dari inspektorat diharapkan agar dapat bekerja lebih profesional dan dapat menunjukan kualitas, sehingga fungsi inspektorat sebagai penjamin kualitas atas mutu laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah terpenuhi.(lna/Lsn)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *