Untung: Lebih Baik Tidak Ada PBS di Gumas

Kehadiran Perusahaan besar swasta (PBS) di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) harus memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan wilayah.

Apabila kehadiran PBS tidak bisa memberikan hal itu [kemaslahatan kepada masyarakat], lebih baik tidak ada PBS di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.

Pernyataan itu dikemukakan anggota DPRD Gumas Untung Jaya Bangas usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eksekutif dan PT Berkala Maju Bersama (BMB) estate Manuhing di Ruang Rapat Komisi DPRD setempat, Selasa (5/9).

RDP terkait surat pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan, Sosial, Hukum dan Lingkungan atas dibukanya kegiatan operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) perusahaan tersebut beberapa waktu tanpa memenuhi kewajiban Perizinan Layak Operasional, serta permasalahan Pola Kemitraan Inti Plasma 20 persen PT BMB untuk masyarakat di sekitar kebun Manuhing estate dan Kurun estate.

“Saya sepakat dan mendukung sikap dan pernyataan yang pernah disampaikan Bupati Gunung Mas [Jaya S Monong], bahwa perusahaan besar swasta yang berinvestasi di wilayah ini harus menjalankan investasi dengan clear and clean [secara lengkap] serta taat asas,” kata Untung.

Menurutnya, clear and clean yang dimaksutkan adalah seperti dalam hal peizinan, kepatuhan pada peraturan yang berlaku, AMDAL, kebun plasma serta corporate social responsibility atau CSR.

“Semuanya itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik oleh PT BMB maupun semua PBS yang ada di wilayah ini. Investasi di daerah ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat,” tegas wakil rakyat dapil III asal Partai Demokrat itu.

Legislator cukup vokal itu memastikan tidak menutup kemungkinan masyarakat Gumas akan berontak terhadap PBS yang mengabaikan kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai hal itu [masyarakat berontak] terjadi. Mereka [PBS] harus buka mata dan hati terhadap kepentingan masyarakat. Jangan opurtinistik,” tegas Untung mengakhiri. (Nov/Aw)