Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko saat menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bersama Mendagri RI secara virtual, Selasa (5/5/2026)(MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara virtual, Selasa (5/5/2026).
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti rakor tersebut dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng. Kegiatan ini juga dirangkai dengan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan penyelenggaraan jaminan produk halal.
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan distribusi, operasi pasar, serta pengawasan harga di lapangan.
“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi lonjakan di pasar,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengungkapkan inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Meski tergolong terkendali, sejumlah komoditas pangan masih perlu mendapat perhatian.
Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Pengendalian inflasi menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa inflasi Kalteng saat ini tercatat sebesar 3,66 persen atau masih berada di atas rata-rata nasional dan menempati peringkat ketujuh tertinggi secara nasional.
Untuk itu, Pemprov Kalteng akan mengoptimalkan langkah strategis seperti pelaksanaan pasar murah, pemantauan harga bahan pokok, serta penguatan distribusi logistik antardaerah.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga,” pungkas Yuas.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bulog, serta kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng.(MMC/YM/Aw)
