Bupati Hj. Nurhidayah berfoto bersama setelah menerima penghargaan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, di Platinum Hotel Balikpapan, Senin (5/5/2026) .(Media Dayak/Ist)
Pangkalan Bun, Media Dayak
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif melalui penerapan konsep entrepreneur government di tingkat daerah. Pendekatan ini menitikberatkan pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara kreatif, efisien, dan berkelanjutan guna mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi.
Komitmen tersebut mendapat pengakuan di tingkat nasional dengan diraihnya penghargaan kategori Entrepreneur Government/Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar di Balikpapan.
Dalam penilaian tersebut, Pemkab Kobar berhasil menempati peringkat terbaik ketiga kategori kabupaten di regional Kalimantan, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi pembiayaan pembangunan yang dilakukan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Kobar dinilai berhasil mengembangkan berbagai strategi pembiayaan kreatif (creative financing) sebagai langkah adaptif menghadapi keterbatasan anggaran, khususnya pascapandemi Covid-19 dan menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat. Upaya tersebut diwujudkan melalui digitalisasi pelayanan pajak daerah, reformasi regulasi, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah yang melibatkan berbagai sektor, termasuk dunia usaha dan pihak swasta.
Bupati Kobar, Hj. Nurhidayah menegaskan, bahwa penerapan konsep entrepreneur government bukan sekadar inovasi, melainkan kebutuhan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu bertransformasi menjadi entitas yang adaptif dan produktif dalam menggali sumber pembiayaan baru tanpa bergantung sepenuhnya pada skema konvensional.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa langkah inovatif yang kami lakukan berada pada jalur yang tepat. Kami ingin pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah yang mampu menciptakan peluang dan nilai tambah,” ujarnya.
Selain itu, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung model tersebut. Perusahaan daerah seperti Perumda Tirta Arut dan BPR Marunting Sejahtera terus menunjukkan kinerja positif dan berperan dalam memperkuat struktur keuangan daerah melalui pengelolaan yang profesional dan akuntabel.
Tidak hanya itu, Pemkab Kobar juga aktif menggandeng sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui pola kemitraan dan konsorsium, termasuk dalam pembangunan jalan serta pengelolaan persampahan. Langkah ini dinilai mampu mempercepat pembangunan sekaligus mengurangi beban anggaran pemerintah daerah.
Transformasi juga dilakukan dalam pengelolaan aset daerah, di mana paradigma lama yang hanya berfokus pada pencatatan administratif kini bergeser menjadi pemanfaatan aset yang bernilai ekonomi. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kami ingin setiap aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk membangun kemandirian fiskal yang kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dari sisi akuntabilitas, Pemkab Kobar juga mencatatkan capaian positif dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sebelas kali berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) turut mendukung peningkatan kinerja birokrasi yang lebih modern dan efisien.
Dengan berbagai capaian tersebut, termasuk penghargaan nasional yang diraih, Pemkab Kobar dinilai berhasil menunjukkan bahwa konsep entrepreneur government dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat daerah. Inovasi yang dilakukan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (MMC Kobar/Rd/Lsn/Aw)
