Komisi D Berharap Kerusakan Jalan Trans Kalimantan di Kalteng Segera Ditangani

Kunjungan kerja Komisi D DPRD Kalteng ke dalam daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan pembangunan, belum lama ini.(Media Dayak/Novan)

Bacaan Lainnya

Palangka Raya, Media Dayak

   DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berharap kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Balai Besar yang ada di Bumi Tambun Bungai, agar segera memperbaiki sejumlah ruas jalan Trans Kalimantan khususnya yang telah diserahkan penanganannya kepada Pemerintah Pusat.

Menurut anggota DPRD Kalteng, Hj. Agus Susilasani, pada saat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke dalam daerah, guna melaksanakan tugas dan fungsi Legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan fungsi pengawasan, pihaknya menilai sampai saat ini masih banyak ruas jalan Trans Kalimantan yang perlu ditangani, salah satunya yaitu ruas jalan Palangka Raya – Kalahien, terutama diseputaran wilayah Pujon hingga jembatan Timpah.

“Kita sangat mengharapkan agar Kementrian PUPR bisa menangani sejumlah ruas jalan Trans Kalimantan di Kalteng, salah satunya yaitu ruas jalan Palangka Raya – Kalahien, khususnya di seputaran wilayah simpang Pujon sampai jembatan Timpah, karena ada sejumlah titik diruas jalan tersebut yang mengalami kerusakan parah.”Ucap Agus Susilasani, saat konfirmasi media ini, Minggu (10/2) kemarin.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng IV, meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya ini juga mengungkapkan, kerusakan parah dibeberapa titik di wilayah simpang Pujon hingga jembatan Kalahien saat ini, cukup menggangu pengguna kendaraan bermotor yang melintas, sehingga besar harapan masyarakat terutama yang bermukin diseputaran wilayah itu, agar pihak Pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut.

“Kerusakan yang terjadi di sejumlah titik di ruas jalan simpang Pujon hingga Jembatan Kalahien memang sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat yang bermukim dikawasan itu, berhubung penanganan ruas jalan tersebut sudah kewenangan Anggaran Pendaparan Belanja Nasional (APBN). Dan seharusnya untuk ruas jalan negara, ada yang namanya Unit Reaksi Cepat (URC), sehingga begitu ada jalan rusak bisa cepat tertangani.”Terang wakil Ketua Komisi D DPRD Kalteng, yang membidangi Infrastruktur dan ketenagakerjaan ini.

Disisi lain, kepala Dinas PUPR Kalteng, H. Shalahuddin, mengungkapkan, Dinas PUPR Provinsi Kalteng akan fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah tengah meliputi Kota Palangka Raya dan sekitarnya pada tahun 2019, kemudian berlanjut pada wilayah Daerah Aliran Sungai (Das) Barito, khususnya ruas jalan nasional dan Provinsi di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya pada tahun 2020 mendatang.

“Saat ini, diwilayah barat hampir tidak ada lagi pamet reguler dan saat ini kita akan lanjutkan dengan peningkatan imfrastruktur diwilayah tengah meliputi Kota Palangka Raya, Kapuas dan Pulang Pisau, kemudian pada tahun 2020, kita akan fokus di wilayah timur meliputi DAS Barito khususnya ruas jalan nasional dan Provinsi.” Ucap Shalahuddin, saat dibincangi media ini diruang kerjanya, jalan S.Parman belum lama ini.

Shalahuddin mengakui bahwa saat ini wilayah yang perlu peningkatan infrastruktur adalah wilayah bagian timur Kalteng, sehingga walapun pembangunan terfokus pada wilayah barat, wilayah timur tetap menjadi prioritas PUPR.

“Ini hanya masalah antriannya saja, memang kalau dilihat perekonomian yang paling meningkat adalah diwilayah barat dan kita selesaikan ini dulu, berlanjut ketengah baru kewilayah timur. Untuk wilayah timur sebenarnya perlu peningkatan infrastruktur, jadi walaupun saat ini pembangunan masih terfokus diwilayah barat lalu kita kejar pembangunan diwilayah tengah, namun wilayah timur tetap kita prioritaskan.”Pungkas Shalahuddin.(Nvd)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *