Pemkab Kobar Optimis Pembangunan Meski Hadapi Keterbatasan Fiskal

Wakil Bupati Kobar dan Ketua DPRD Kobar pada Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, di Kantor DPRD Kobar, Senin (4/5) (Media Dayak/Riduan)
Pangkalan Bun, Media Dayak 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026. Kegiatan dalam rangka penutupan masa persidangan II sekaligus pembukaan masa persidangan III, yang menjadi momentum penting dalam keberlanjutan agenda kerja legislatif bersama pemerintah daerah, di ruang rapat DPRD setempat, Senin (4/5). 
 
Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan masa persidangan II telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan dalam menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 
“Waktu telah menghantarkan kita pada akhir masa persidangan II tahun sidang 2025/2026 dengan berbagai kegiatan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mulyadin.
 
Ia menjelaskan, pada masa persidangan II DPRD bersama pemerintah daerah telah membahas dua rancangan peraturan daerah, dimana satu rancangan tentang perubahan pajak daerah dan retribusi telah disetujui menjadi peraturan daerah, sementara satu rancangan lainnya masih akan dibahas kembali pada masa sidang berikutnya.
 
“Dari dua raperda tersebut, satu telah disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, sedangkan satu lainnya masih memerlukan pembahasan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
 
Selain fungsi legislasi, DPRD juga melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan reses, monitoring lapangan, serta rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan APBD berjalan efektif dan tepat sasaran.
 
“Pengawasan dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, monitoring lapangan, hingga rapat kerja bersama perangkat daerah agar pelaksanaan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
 
Mulyadin juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui bimbingan teknis dan kunjungan kerja sebagai upaya memperkuat kualitas kinerja dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
 
“Kegiatan bimbingan teknis dan kunjungan kerja menjadi bagian penting untuk menambah wawasan serta meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya,” tambahnya.
 
Sementara itu, Wakil Bupati Kobar Suyanto yang membacakan sambutan Bupati menyampaikan bahwa rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
 
“Rapat paripurna ini menandai transisi masa persidangan sekaligus memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Suyanto.
 
Ia menambahkan, selama masa persidangan II pemerintah daerah bersama DPRD telah menyelesaikan pembahasan LKPJ tahun anggaran 2025 serta menetapkan satu peraturan daerah sebagai dasar arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.
 
“Kita telah menyelesaikan pembahasan LKPJ tahun anggaran 2025 serta menetapkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah sebagai landasan pembangunan daerah,” ungkapnya.
 
Dalam menghadapi masa persidangan III, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan mulai dari keterbatasan fiskal, peningkatan kualitas layanan publik, hingga ancaman kemarau panjang yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.
 
“Kita dihadapkan pada tantangan kompleks, mulai dari keterbatasan fiskal hingga potensi kemarau panjang yang dapat berdampak pada kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
 
Meski demikian, ia tetap optimis terhadap capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif, sehingga diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
 
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Rd/Lsn/Aw)
 
image_print

Pos terkait