Palangka Raya, Media Dayak
Karet merupakan salah satu Komoditi unggulan yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), namun saat ini harga Karet masih Fluktuatif. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Kalteng menyarankan kepada Pemerintah melalui Dinas/Instansi terkait agar dapat memfasilitasi pengusaha atau petani karet untuk membentuk Asosiasi.
Menurut anggota DPRD Kalteng, Syahrudin Durasid, berdasarkan informasi yang diterimanya saat ini fase harga Karet disejumlah wilayah seperti Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sedang melonjak naik dari harga awal 8.500 perkilo menjadi 12.500 perkilo.
Namun komiditi Karet, merupakan komoditi dengan harga fluktiatif, sehingga para petani maupun pengusaha Karet, perlu solusi agar pihak Pemerintah dapat mempertahankan harga Karet yang saat ini melonjak naik.
“Apabila harga karet melonjak naik, seperti di Kotim yang harga awalnya 8.00 perkilo menjadi 12.500 perkilo, ini merupakan kabar baik bagi para pengusaha maupun petani Karet. Tapi yang namanya karet, harganya fluktuatif atau bisa dikatakan kadang turun, kadang naik, sehingga mereka perlu solusi agar harga ini bisa bertahan bahkan lebih melonjak lagi”Ucap Syahrudin, saat dibincangi media ini, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, belum lama ini
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng II, meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini juga mengatakan, dengan dibentuknya asosiasi pengusaha atau petani Karet, pihak Pemerintah diharapkan bisa lebih proaktif dalam menyampaikan informasi maupun solusi terkait komoditi karet, sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai petani Karet tidak merasa diabaikan oleh Pemerintah.
“Yang sekarang ini, kelihatannya Pemerintah mengabaikan terhadap Komoditi Karet, seolah-olah masyarakat hanya berusaha sendiri saja. Semestinya kalau ada informasi ataupun solusi bisa segera disampaikan kepada masyarakat, karena Pekebun karet di Kalteng sudah banyak, kapan perlu bentuk asosiasi sehingga masyarakat yang berprofeai sebagai pengusaha atau petani karet bisa mendapatkan informasi terkini baik itu dari segi harga maulun kualitas.”Pungkas anggota komisi B DPRD Kalteng, yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) ini.(Nvd)
