Wabup Dodo Ikuti Rakor Penurunan Stunting se Kalteng

HADIRI – Wakil Bupati Kapuas Dodo saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Senin (14/4/2025). (Media Dayak/hmskmf)

 Palangka Raya , Media Dayak

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Kapuas Dodo menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Senin (14/4/2025). Tampak hadir juga Ketua TP PKK Kapuas Hj Siti Saniah Wiyatno.

Digelarnya Rapat ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dilakukan bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo yang mana diikuti seluruh Bupati/Wakil Bupati se Kalimantan Tengah.

”Stunting menjadi salah satu prioritas Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan menyelaraskan program pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satunya dengan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting,” ujar Wagub Edy dalam sambutannya.

Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dirinya berharap Kalteng dapat memperoleh peningkatan yang signifikan atas penurunan stunting pada tahun 2024.

“Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting Kalteng mengalami penurunan sebesar 3,4 persen, dari 26,9 persen pada tahun 2022 turun menjadi 23,5 persen di tahun 2023. Sedangkan target pada tahun 2025 ini sebesar 20,6 persen,” tuturnya.

Terkait hal itulah, Wagub  Edy mendorong dan menguatkan konvergensi antar program lintas sektoral dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemetaan, perencanaan, penganggaran, dan penyusunan rencana kerja.

“Stunting memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan menyeluruh, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan, bukan hanya pada anak itu sendiri, namun juga bagi keluarga dan kelangsungan pembangunan daerah di masa mendatang,” pungkasnya. (hmskmf/Lsn)

image_print

Pos terkait