Perwakilan 7 Fraksi DPRD Kalteng saat menyampaikan Press Release terkait penyesuaian APBD untuk refocusing epidemi Corona. (Media Dayak/Novan)
Palangka Raya, Media Dayak
Seluruh fraksi Partai Politik (Parpol) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) khususnya tim gugus tugas penanganan Corona Virues Disease 2019 (COVID-19), agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran yang diperuntukan bagi penanganan Epidemi Corona.
Hal ini ditegaskan langsung oleh 7 fraksi DPRD Kalteng saat menggelar Press Release terkait kesepakatan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan, di ruang Rapat Gabungan, kemarin.
Menurut ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Y. Freddy Ering, kendati DPRD Kalteng melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) telah menyetujui pergeseran dan refocusing APBD Perubahan 2020 yang bertujuan untuk Refocusing epidemi Corona, sampai saat ini pihak Pemerintah khususnya tim gugus tugas penanganan COVID-19 wilayah Kalteng, belum menyampaikan data terkait rincian penggunaan anggaran tersebut kepada pihak Dewan.
“Bagi PDI Perjuangan berapapun alokasi untuk penanganan Pandemi Covid 19 itu, kita pasti setuju dengan catatan perencanaan yang jelas dan ada rincian penggunaan uang tersebut,”Ucap Freddy Ering, saat dikonfirmasi Mediadayak.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Jumat (24/4).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mempertanyakan terkait besaran anggaran yang digelontorkan untuk penanganan COVID-19, dimana berdasarkan perbandingan dari beberapa Provinsi tetangga, salah satunya yaitu Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menganggarkan berkisar 400 Milyar, dengan tingkat data PDP dan ODP yang jauh lebih tinggi dari Kalteng.
Sedangkan, sambung ketua komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini, untuk Provinsi Kalteng sendiri dengan tingkat PDP dan ODP yang berada dibawah jumlah data Kalsel, mengusulkan anggaran sebesar 689 Milyar.
“Anggaran 689 Milyar yang merupakan hasil pergeseran untuk penanganan pandemi Corona di Kalteng, kita minta rincian nya biar jelas transparansi dan akuntabilitas anggarannya. sekalipun SKB Menkeu Mendagri tidak menegaskan peran Dewan, harusnya Pemprov libatkan Dewan dalam proses penyesuaian, realokasi dan pergeseran APBD itu libatkan Banggar Dewan, apalagi dengan penyesuaian yang sangat signifikan. Sekaligus sebagai wujud kemitraan Dewan dan Eksekutif,”Tandasnya.
Senada, perwakilan fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalteng Hj. Siti Nafsiah juga mempertanyakan perincian dari penggunaan anggaran penanganan COVID-19, mengingat bahwa saat ini data maupun laporan yang disampaikan kepada Dewan, hanya berupa laporan secara Global.
“Pada intinya Fraksi Partai Golkar sepakat saja terkait penyesuaian APBD yang ditujuan untuk Refocusing Pandemi Corona, namun yang dipertanyatakan sekarang adalah mengapa data perincian penggunaan anggaran tersebut belum disampaikan kepada kami, memang ada disampaikan data dan laporan secara global, namun floating perinciannya belum. Padahal floating perinciannya lah yang sangat penting,”Ucap wakil ketua Komisi III, yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) meliputi pendidikan, kesehatan dan kepariwisataan ini.
Wakil rakyat dari Dapil I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga menerangkan, Floating yang dimaksud adalah besaran pembagian anggaran secara rinci, berapa yang dianggarakan untuk Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan kebutuhan medis.
“floating besarannya yang kita belum tahu, memang disampaikan bahwa untuk kesehatan berkisar 200, tapi rinciannya seperti apa misalnya untuk APD, masker, kebutuhan medis sampai tenaga medis maupun pendukung lainnya, yang bekerja dengan resiko tinggi terpapar COVID-19. Hal inilah mengapa kita meminta agar Pemerintah khususnya tim gugus penanganan COVID-19 bisa transparan terkait perincian penggunaan anggaran COVID-19,”Pungkasnya.(Nvd)
