Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, pada Rakor Optimalisasi Daerah Tahun 2025, Kamis (12/6/2025).(Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (12/6/2025).
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dalam arahannya menegaskan pentingnya peningkatan PAD untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.
“Semakin besar PAD kita, semakin luas pembangunan yang bisa dilakukan. Ini juga termasuk mendukung Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, agar masyarakat, bahkan yang di pedalaman, bisa merasakan pembangunan yang adil dan merata,” ujar Gubernur.
Meskipun terdapat peningkatan realisasi PAD pada tahun 2025, Gubernur menyebut kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal. Menurutnya, potensi besar dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan masih belum tergarap maksimal.
“Potensi penerimaan dari Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) perlu terus dimaksimalkan,” tegasnya.
Untuk itu, Gubernur menekankan pentingnya langkah strategis yang terpadu melalui penguatan integrasi data antar-instansi serta sinergi dan komitmen dari pemerintah kabupaten/kota. Ia menyebut perumusan kebijakan fiskal berbasis bukti harus menjadi fondasi utama, khususnya di sektor-sektor strategis.
“Penegakan aturan penggunaan plat KH untuk kendaraan operasional perusahaan, pelaporan penggunaan air permukaan sesuai volume, distribusi bahan bakar melalui wajib pajak sah, serta pendataan dan penetapan objek Pajak Alat Berat sangat penting. Semua ini harus berkontribusi terhadap PAD kita,” jelas Agustiar.
Gubernur juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pelayanan pajak guna mempermudah wajib pajak serta meminimalkan potensi pelanggaran.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada Pemerintah Pusat. Kalteng harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, membiayai pembangunan dari desa hingga kota, termasuk pendidikan anak-anak kita di pedalaman,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Sekda Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung, mengatakan rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor untuk optimalisasi PAD, terutama dari sektor-sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan.
“Jika seluruh wajib pajak di sektor-sektor strategis melaksanakan kewajiban perpajakan daerah secara tertib, transparan, dan konsisten, maka pendapatan daerah akan meningkat signifikan. Ini bisa menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan dan kemandirian daerah,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkret dan terukur untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah, sekaligus memperkuat fondasi fiskal Kalteng menuju pembangunan berkelanjutan.(MMC/Ytm/Lsn)
