DPRD Barito Utara bersama Pemkab Barito Utara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak perusahaan saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pencemaran air sungai, di gedung DPRD setempat, Senin (4/2) kemarin.(Media Dayak:Lana)
Muara Teweh,Media Dayak
DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) melaksanakan rapat hearing terkait masalah pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran sungai Nunuk di Desa Bengahon Kecamatan Lahei oleh PT Multi Barito Gemilang (MPG), perusahaan perkebunan karet, Senin (4/2) lalu.
Rapat awalnya dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, H Acep Tion yang karena ada keperluan mendadak sehingga digantikan oleh H Purman Jaya. Dalam rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ir Suriawan Prihandi MP, CDO PT MPG dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Dalam rapat itu Kadis LH, Suriawan Prihandi mengungkapkan bahwa terhadap sungai itu telah dilakukan pengambilan sampel. Dari hasil pengujian lapangan dan laboratorium, air sungai tersebut masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. “Tidak ditemukan adanya pencemaran sungai Nunuk kanan dan kiri, dimana dari peninjauan lapangan didapati kondisi air putih bening dengan dasar bawah pasir,” ungkapnya.
Sementara itu, H Purman Jaya berdasarkan hasil kesimpulan rapat mengatakan perlu dilakukan pengambilan sampel dan uji ulang terhadap kondisi air di sungai Nunuk Desa Bengahon, Kecamatan Lahei dengan melibatkan DLH, DPRD, Camat Lahei, Kades Bengahon, pihak perusahaan PT MBG dan perwakilan masyarakat.
Terkait masalah fasilitas air bersih, kata dia, PT MPG bersedia membantu menyiapkan sarana air bersih untuk masyarakat Desa Bengahon, melalui program CSR nya dimulai pada bulan April 2019. “Mengenai masalah pembagian lahan plasma bagi masyarakat akan dibahas tersendiri dengan instansi teknis, manajemen PT MBG, Camat Lahei dan Kades yang wilayahnya menjadi areal PT MBG dengan berpedoman berdasarkan aturan yang berlaku,” tuturnya.(lna/aw)
