Sekda Kalteng Fahrizal Fitri bersama Ketua TP-PKK Kalteng Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran didampingi pejabat lainnya saat mengikuti Rakor Mendagri di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (10/8/20). (Media Dayak/Hms Prov)
Palangka Raya, Media Dayak
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran dan sejumlah pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Mendagri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) A. Halim Iskandar, Kepala BNPB Doni Monardo dan Ketua Umum TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian, Senin (10/8/2020).
Dalam rilis Biro Protokol Dan Komunikasi Publik Setd Provinsi Kalteng yang diterima Media Dayak.id, Rakor melalui video conference (vicon) tersebut membahas Sosialisasi dan Diseminasi Secara Lebih Masif Protokol Kesehatan Terkait Covid-19 serta Realisasi Anggaran Sekaligus Percepatan dan Dukungan Pemerintah Pusat.
Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Protokol Covid-19 mengingat masih belum maksimalnya pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
“Masyarakat banyak yang belum menggunakan masker, begitu juga masih banyak kerumunan sosial mengakibatkan tingkat penularan terus terjadi,” tegas Tito membuka rakor.
Ia mengatakan Presiden menghendaki kegiatan yang betul-betul all out dari pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah. Tito menilai perlunya sinergi dan keserempakan langkah pusat dan daerah.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Pelayanan umum yang terbaik adalah ketika mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa masyarakat.
“Kami dari satuan tugas penanganan covid-19 sedang merancang strategi baru memanfaatkan media secara maksimal. Dari hasil survey, 63% keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan oleh media. Kami berhadap gubernur/bupati/walikota bisa mendapatkan starategi yang tepat di daerah masing-masing,” ujarnya.
Ia menyebut, strategi tersebut mulai dari program edukasi, sosiaslisasi dan mitigasi, memilih orang-orang yang dapat dipatuhi oleh masyarakat (tidak harus pejabat pusat, kepala daerah yang menjadi ikon tetapi orang-orang yang secara non-formal mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada publik.
Doni menegaskan covid-19 bukanlah rekayasa atau konspirasi, ancamannya nyata. Korbannya mencapai lebih dari 700 ribu orang di dunia dan belum tahu kapan berakhir walau kita sudah berusaha mendapatkan vaksin mengingat jumlahnya terbatas.
Doni menambahkan ada banyak kearifan lokal dengan bahasa sederhana lebih mudah dipahami rakyat. “Kita harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi pengetahuan kita dengan cara lokal sehingga masyarakat dengan mudah memahami dan menyesuaikan diri serta memilih orang yang milliki hubungan emosional dengan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu Ketua TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian merespon instruksi Presiden, dengan menginisiasi gerakan nasional PKK Gebrak Masker (Gerakan Bagi Masker) yang sudah dilakukan di beberapa daerah.
“Kita akan gunakan media sosial seefektif mungkin untuk sosiaslisasi. Saya harap mulai hari Selasa 11 Agustus 2020 gebrak masker dapat segera dilakukan di setiap daerah. Silakan pada semua TP PKK di semua lini untuk melakukan kegiatan ini dan disebarluaskan melalui platform apapun. Lakukan sesering mungkin habiskan stok masker di daerah,” tegas Tri.
Selanjutnya Menteri Kemendes PDT A. Halim Iskandar mengatakan Gerakan Desa Lawan Covid-19 sudah dilakukan melalui sosialisaso lawan covid-19melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, penyediaan tempat-tempat cuci tangan, pendirian tempat isolasi dan relawan. Semua bergerak agar desa betul-betul mampu melakukan aktivitas melawan covid-19.
Sehubungan dengan realisasi anggaran, Mendagri Tito Karnavian menerangkan pemerintah pusat telah memberikan ruang fiskal dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberi dukungan anggaran bagi Pemda termasuk di dalamnya pinjaman PEN Daerah, untuk mendukung pembangunan daerah yang realsiasi belanjanya di bawah rata-rata nasional untuk betul-betul dibelanjakan agar ada dana yang berputar di masyarakat.
“Kita akan evaluasi tiap bulan, apakah daerah tersebut mengalami peningkatan sehingga tidak menjadi obyek pemeriksaan mengapa dananya tidak tercairkan,” ungkapnya menutup rakor. (Hms/Ytm/Lsn)
