Ketua Dewan Kehormatan PWI KaltengSadagori Henoch Binti, S.I.Kom ( Ririen Binti )
Kepada Yang Terhormat,
Sdr. Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M., M.Hum
Di Tempat
Salam Hormat,
Menyikapi rekaman video wawancara Saudara di lingkungan Kejaksaan Agung RI yang beredar luas di berbagai platform media sosial, di mana Saudara melontarkan kalimat, “Lu punya otak nggak? Jawab dulu!” kepada awak media yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya, saya atas nama Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan KEBERATAN DAN PROTES KERAS.
Sebagai salah satu penegak hukum senior di Indonesia, Saudara tentu sangat memahami bahwa hubungan antara Advokat dan Wartawan adalah hubungan kemitraan fungsional yang setara dan saling menghormati dalam koridor hukum.
Wartawan hadir di lapangan bukan untuk dihakimi, diintimidasi, atau direndahkan kapasitas intelektualnya, melainkan untuk memenuhi hak publik atas informasi
Pernyataan bernada merendahkan yang Saudara lontarkan di hadapan publik tidak mencerminkan sikap profesional seorang penegak hukum dan mencederai nilai-nilai kemitraan tersebut.
Oleh karena itu, selaku ketua Dewan Kehormatan PWI Kalimantan Tengah, saya memandang perlu untuk mengingatkan Saudara mengenai landasan hukum dan etika pers yang dilindungi oleh negara:
I. Landasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)
Pasal 4 Ayat (1) dan (3): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan dalam melaksanakan tugasnya, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pertanyaan yang diajukan wartawan di lapangan adalah instrumen sah untuk menggali fakta demi kepentingan publik.
Pasal 8: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Tindakan merendahkan, mengintimidasi, atau melakukan pelecehan verbal terhadap wartawan yang sedang bertugas berpotensi mengganggu independensi pers dan melanggar esensi perlindungan hukum ini.
II. Landasan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
Wartawan saat menjalankan tugas jurnaslistik diikat oleh Kode Etik Jurnalistik untuk bekerja secara profesional, bersikap independen, serta menguji informasi. Ketika wartawan melontarkan pertanyaan kritis ataupun konfirmatif, hal tersebut merupakan implementasi dari:
Pasal 1 KEJ: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 3 KEJ: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
Pertanyaan kritis dari wartawan seharusnya dijawab dengan argumentasi hukum yang berbasis data, objektif, dan edukatif—bukan dijawab dengan serangan personal yang menyerang martabat profesi pers.
Selaku Ketua Dewan Kehormatan PWI Kalteng, Melalui surat terbuka ini, saya mendesak Sdr. Hotman Paris Hutapea untuk:
• Menghentikan segala bentuk intimidasi verbal atau diksi yang merendahkan martabat Wartawan dalam setiap sesi konferensi pers maupun wawancara di masa mendatang.
• Menghormati profesi wartawan sebagai sesama pilar penegak keadilan dan demokrasi yang dilindungi undang-undang.
• Memberikan klarifikasi secara terbuka demi menjaga hubungan baik dan profesionalitas antara dunia advokasi dan komunitas pers nasional.
Mari kita bersama-sama merawat ruang publik dengan komunikasi yang sehat, bermartabat, dan mencerdaskan bangsa.
Demikian surat terbuka ini disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.
Palangka Raya, 18 Juli 2026
Salam Hormat,Ketua Dewan Kehormatan PWI KaltengSadagori Henoch Binti, S.I.Kom ( Ririen Binti )
