Kasongan, Media Dayak
Sehubungan dengan rencana tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Rudi Hartono berharap penyalurannya, selain harus adil, juga merata. Agar penyalurannya bisa adil dan merata, sebaiknya masyarakat terdampak banjir tersebut didata terlebih dahulu. “Ini semua untuk menghindari kecemburuan sosial,” kata Rudi kepada sejumlah awak media, Jum’at (14/6/2023) kemaren.
Pendataan dimaksud menurutnya, bukan hanya didata masing nama dan tempat tinggalnya saja, tapi bapok yang akan didistribusi dan disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir itu juga wajib didata. Misalnya, berapa jumlah ton beras, minyak goreng, telur ayam dan ikan kaleng serta bantuan lainnya. “Karena, jika yang didata hanya calon penerima saja, khawatirnya bapok yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir itu tidak terpenuhi atau tidak cukup,” ujarnya.
Jika ingin memberikan bantuan berupa bapok dimaksud kepada masyarakat terdampak banjir, berikanlah kepada semua masyarakat terdampak banjir, jangan ada istilah yang diprioritaskan. Karena, bantuan tersebut sesungguhnya bertujuan untuk masyarakat terdampak banjir. Jika setelah didata ternyata bapok yang tersedia tidak cukup untuk disalurkan kepada seluruh masyarakat terdampak banjir, sebaiknya dilakukan bapoknya dibagi rata saja, biar adil.
Misalnya, lanjutnya, kalau untuk beras yang seharusnya 5 Kg, bisa dirubah menjadi 2,5 Kg/kk, minyak goreng rencana awal 2 liter, bisa dirubah menjadi 1 liter/kk, telur ayam rencana awal 1 tabak dirubah 15 biji/kk, begitu pula dengan bantuan bapok-bapok lainnya. Sehingga, semua masyarakat terdampak banjir mendapatkan bantuan bapok dimaksud. Karena, mereka semua memang terdampak banjir. Sehingga, sudah sepantasnya pula mereka mendapatkan bantuan bapok yang akan disalurkan itu. “Pasalnya, tujuan penyaluran bapok itu bukan hanya untuk orang miskin saja, tapi untuk masyarakat terdampak banjir,” terang legislator parpol berlambang pohon beringin ini.
