Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur; Hendra Sia
Sampit, Media Dayak
Kabar adanya para pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang masih enggan membayar pajak meskipun sudah dilakukan penagihan oleh pihak Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) kini sampai ke telinga jajaran Dewan.
Dalam hal ini anggota Komisi I DPRD setempat, Hendra Sia memberikan saran dan masukan kepada pihak pemerintah daerah melalui dinas teknisnya, supaya melakukan evaluasi terhadap strategi penerapan Peraturan Daerah tentang budidaya sarang burung walet itu sendiri.
“Tentunya sudah kami sampaikan beberapa tahun yang lalu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan para pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak mereka, harus memiliki beberapa alternatif, jaminan dan lainnya yang mana bisa saling menguntungkan, misalnya sertifikasi produk, sehingga dapat mengagunkan gedungnya ke bank dan atau mereka bisa bermitra dengan pemerintah daerah melalui program BUMD dan lainnya,” ungkapnya, Rabu (06/04/2022).
Di sisi lain dia juga menekankan, perlu adanya evaluasi terhadap strategi penerapan pembayaran pajak dari setiap pengusaha sarang burung walet di daerah ini. Sehingga kepatuhan para pengusahaan penangkaran sarang burung walet untuk taat membayar pajak itu pun bisa terwujud.
“Salah-satunya, ya pemerintah kita harus melakukan evaluasi, kami rasa tidak ada salahnya merubah pola yang ada, artinya perda itu dibuat untuk mengutungkan semua pihak, sehingga implementasinya dapat secara keseluruhan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” timpalnya.
Meski demikian, Legislator dari Partai Perindo ini juga mengapresiasi adanya rencana pembangunan industri pencabutan dan pembersihan sarang burung walet. Dengan harapan nantinya agar para pengusaha budidaya sarang burung walet itu sendiri bisa secara sukarela membayar pajak.
“Kita tahu problem terkait dengan karantina walet ini masih kurang karena fasilitas pengiriman menggunakan pesawat tidak memadai, sementara sarang walet ini membutuhkan tempat yang khusus bukan bagasi biasa. Di sisi lain pengiriman juga tidak melalui Sampit, sehingga para pengusaha kena pajak ketika melalui bandara di Banjarmasin,” tutupnya.(Em/Aw)
