Anggota DPRD Kalteng Abdul Razak. (Media Dayak/ist)
Palangka Raya, Media Dayak
Wakil Ketua I, H Abdul Razak mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19 terlebih di wilayah yang sedang mengalami banjir.
Legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kalteng yang mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau ini menegaskan perlunya kewaspadaan yang tinggi.
“Mengingat sebagian besar warga mengungsi ke posko-posko penampungan akibat adanya banjir yang melanda, hingga membuat prosedur Protokol Kesehatan (Prokes) sangat kecil kemungkinan di terapkan,” ujarnya, Kamis (16/9/2021).
Diakui, Abdul Razak, siapapun tidak menginginkan musibah terjadi. “Namun, saya ingatkan jangan lengah dan tetap tingkatkan kewaspadaan,” tegasnya.
Selanjutnya, Abdul Razak meminta agar tim Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19, tetap menurunkan tim reaksi cepat, terlebih apabila menemukan orang berstatus hitam berkeliaran di tempat umum, yang telah terdeteksi oleh aplikasi Peduli Lindungi membantu pelacakan (tracking).
Menurut Politisi senior Golkar Kalteng orang berstatus hitam adalah orang yang terpapar atau pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19. Untuk meminimalisasi penularan, mereka harus di karantina dan di berikan perawatan sebaik mungkin hingga sembuh.
Ia sangat berharap, dengan adanya penurunan angka penyebaran kasus Covid-19 di Bumi Tambun Bungai dapat menjadi momentum untuk berbenah, seperti mempersiapkan infrastruktur kesehatan, khusus menangani kasus-kasus corona.
“Selain itu Sarpras bagi masyarakat yang terkontaminasi Covid-19 juga harus dimaksimalkan agar tidak terjadi kendala selama menjalani masa perawatan. Diantaranya seperti bed pasien, oksigen, obat-obatan dan lain sebagainya. Saya juga berharap agar pemerintah mengoptimalkan mitigasi,” paparnya.
Disisi lainnya, Abdul Razak mengimbau agar pemerintah terus gencarkan vaksinasi, terlebih pemerintah pusat saat ini telah memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena apabila target capaian vaksinasi tidak terpenuhi, status PPKM bisa kembali dinaikkan,” pungkasnya yang juga mewakili unsur pimpinan kalangan DPRD Kalteng ini. (Ytm/Lsn)
