Foto : Lohing Simon
Palangka Raya, Media Dayak
Terkait permasalahan antara warga Desa Laman Baru, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara dan PT Sumber Mahardika Graha (SMG), yang menuntut agar pihak perusahaan merealisasikan plasma, mendapat perhatian oleh jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menurut ketua Komisi II DPRD Kalteng, yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Lohing Simon, Plasma dan Social Corporate Responcibility (CSR), merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan direalisasikan oleh setiap Perusahaan Besar Swasta (PBS), dimana hal tersebut, telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan.
“Kita belum menerima laporan terkait permasalahan ini, tetapi yang namanya Plasma dan CSR merupakan kewajiban perusahaan yang harus direalisasikan kepada masyarakat,” ucap Lohing Simon, saat dibincangi Mediadayak.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Selasa (10/11).
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mendorong kepada masyarakat, agar memasukan laporan kepada Komisi II DPRD Kalteng, sehingga pihak komisi II bisa segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Kita tidak ingin masalah antara masyarakat dan perusahaan berlarut-larut. Sehingga kita dari Komisi II DPRD Kalteng mendorong agar masyarakat dengan dibantu oleh pemerintah setempat, bisa memasukan laporan permasalahan tersebut, sehingga komisi II akan segera menindaklanjutinya,” tegas Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.
Selain itu, sambungnya, salah satu tugas dari Komisi II DPRD Kalteng, adalah mencari solusi agar permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan PBS, mengingat hal tersebut merupakan ranah daripada Komisi II DPRD Kalteng.
“Intinya, hal ini merupakan tugas dan ranah kita, untuk mencari solusi agar permasalahan bisa segera terselesaikan. Salah satunta yaitu melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil kedua belah pihak,” pungkasnya. (Nvd)
