Kadisdikpora Gumas Aprianto.(Media Dayak/Novri JK Handuran)
Kuala Kurun, Media Dayak
Polemik rencana penggabungan atau regrouping SDN 4 Tumbang Jutuh ke SDN 2 Tumbang Jutuh yang sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat akhirnya mendapat penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Aprianto.
Aprianto dengan tegas membantah anggapan bahwa dirinya bersikukuh memaksakan kebijakan penggabungan sekolah tersebut. Ia menegaskan, dalam pertemuan pihaknya (disdikpora) Jumat (6/3/2026) lalu di SDN 4 Tumbang Jutuh bersama masyarakat maupun pihak sekolah, tokoh adat dan stake holder lainnya, pihaknya justru membuka ruang dialog dan menyampaikan fakta terkait kebijakan yang sudah ada sebelumnya.
“Perlu saya luruskan ya, saya tidak pernah bersikukuh atau memaksakan penggabungan sekolah. Dalam pertemuan itu saya hanya menjelaskan bahwa kebijakan regrouping sebenarnya sudah ada bahkan sebelum saya menjabat sebagai Kadisdikpora,” tegas Aprianto, kepada mediadayak.id, Selasa (10/3/2026).
Aprianto menjelaskan, kebijakan regrouping sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata sistem pendidikan agar lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi para siswa.
Menurutnya, penggabungan sekolah bukan berarti menghilangkan proses belajar mengajar ataupun menutup akses pendidikan bagi siswa. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan agar proses pendidikan dapat berjalan lebih optimal, baik dari segi tenaga pengajar, sarana prasarana, maupun manajemen sekolah.
“Yang perlu dipahami masyarakat, regrouping bukan meniadakan sekolah atau menghentikan kegiatan belajar. Guru dan siswa tetap melaksanakan pembelajaran, hanya saja digabung agar lebih efektif dan kualitas pendidikan bisa lebih baik,” jelasnya.
Aprianto juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap mengedepankan komunikasi dan musyawarah dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh setempat, dan pihak sekolah sebelum mengambil langkah lanjutan terkait kebijakan tersebut.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar serta dapat memahami tujuan utama dari penataan pendidikan yang dilakukan pemerintah.
“Kami sangat terbuka untuk berdialog. Semua masukan dari masyarakat tentu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terbaik bagi dunia pendidikan di Gunung Mas,” ujarnya.
Aprianto berharap polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat dilihat secara lebih jernih, sehingga fokus utama tetap pada upaya bersama meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi muda di wilayah tersebut.(Nov/Aw)
