Gubernur Dukung Pencanangan Zona Integritas

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran didampingi pejabat terkait saat acara penandatanganan Pencanangan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Selasa (15/1). (Dayak Pos/Yanting).

Bacaan Lainnya

Palangka Raya, Media Dayak

   Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menyatakan mendukung pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya. 

Orang nomor satu di Pemerintahan Pemprov Kalteng tersebut mengharapkan, dengan pencanangan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dapat mendukung langkah percepatan reformasi birokrasi di provinsi Kalteng, untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Dilingkup Pemerintah Provinsi Kalteng sendiri terus diusahakan agar pelayanan prima bisa terwujud. Salah satu yang diperhatikan soal anggaran, bagaimana penggunaannya, perencananaannya, dan lainnya,” ujarnya saat memberikan sambutan di acara penandatanganan Pencanangan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Selasa (15/1).

Dia mengakui bahwa selama ini persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah belum cukup memuaskan. Secara umum, birokrasi pemerintah dianggap belum mampu memenuhi keinginan dalam memberikan pelayanan prima, karena dianggap kinerjanya lamban, berbelit-belit, dan cenderung biaya tinggi.

Salah satu contohnya perekaman kartu tanda penduduk elekteronik (KTP-el) yang kerap kali menjadi keluhan masyarakat. Hal sama juga terjadi saat pengurusan izin di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di mana soal mendapatkan izin sering dikeluhkan.

“Saya minta ini diperhatikan, dan tolong diingat jangan sampai ada pungutan liar. Meski demikian, soal izin tetap kita harus selektif, agar nantinya yang keluar tidak sekedar izin,” ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur Kalteng tersebut mengatakan, bahwa pencanangan zona integritas ini merupakan upaya untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi lokal agar lebih efektif, efisien dan rasional yang nantinya diharapkan citra negatif birokrasi dapat terhapus.

Keberhasilan pembangunan zona integritas tersebut, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi tempatnya melakukan kegiatan.

“Tentunya, dengan ini semua diharapkan pula penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan pastinya terjangkau, sehingga hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Syahrial Sidik mengatakan, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajaranya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK)/wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khusunya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Diharapkan dengan pembangunan zona integritas ini, unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya, sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kekebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksankan secara konkrit di dalam lingkup zona integritas.(YM)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *