Foto : H. Jimin
Palangka Raya, Media Dayak
Menanggapi pernyataan kepala Biro Pengadaan dan jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Benius, terkait proses lelang proyek Pemerintah yang kerap terhambat karena paket yang tidak sesuai dan lambat mengajukan tender, Legislator DPRD Provinsi Kalteng, H. Jimin menegaskan, apabila ada harga peket yang tidak sesuai, maka harga tersebut harus segera direvisi.
“Kalau memang harga tersebut sudah disetujui, maka harus segera ditayangkan. Apabila nantinya ada harga yang tidak sesuai, maka harus segera direvisi, sehingga masalah ini yidal berlarut-larut karena yang namanya proyek, jelas berdampak pada pembangunan infrastruktur.” Ucap Jimin, saat dibincangi media ini, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Selasa (15/1) kemarin.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara ini juga menyarankan, agar pihak Pemerintah khususnya Dinas/Instansi terkait bisa membuat katalog harga, sehingga para kontraktor bisa memilih paket proyek yang sesuai dengan diharapkan.
“Saya rasa pihak Pemerintah melalui Dinas terkait perlu membuat katalog harga, sehingga para Kontraktor bisa memilih Paket proyek yang diharapkan, bahkan melalui katalog ini, kontraktor juga bisa menyesuaikan harga bahan baku, entah itu menggunakan harga Provinsi maupun menggunakan harga di wilayah pelaksanaan proyek Pemerintah. Kalaupun ada revisi harga, saya rasa itu hal yang wajar, asal jangan sampai ketika sudah menang lelang, harganya di ubah lagi menjadi lebih tinggi, yang ada kontraktor malah gigit jari.” Tegasnya
Selain itu, sambung Jimin, pihak Pemerintah juga harus bisa membina Kontraktor-kontraktor daerah yang bisa menggerakan ekonomi kerakyatan, sehingga apabila ada permasalahan terkait ketidaksesuaian paket maupum harga, Pemerintah diharapkan bisa secepatnya memperbaiki hal tersebut.
“Sebenarnya dalam prosea lelang, masalah ketidaksesuaian paket dan harga tidak terlalu signifikan, tetapi harus segera diperbaiki, karena yang namanya buatan manusia tidak ada yang sempurna, kecuali sudah ditetapkan dan disepakati harga pasar, sehingga paling tidak, panitia lelang harus memiliki sebuah katalog proyek, seperti yang dimiliki oleh Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, jadi untuk menentukan harga satuan untuk proyek tidak sulit lagi.”Tandas Sekretaris Komisi D DPRD Kalteng, yang membidangi Infrastruktur dan ketenagakerjaan ini.
Dikatakan Jimin, selain perlu membuat katalog Harga lelang proyek, pihakPemerintah juga harus saling berkoordinasi, pasalnya permasalahan terhambatnya proses lelang tersebut masih dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
“Yang jelas, harus lebih berkoordinasi dengan Satuan operasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait. Kalau urusan mengeluh karena keterhambatan proses lelang, kan disana ada forum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jadi bisa dikoordinasikan disana. Salah satunya yaitu berapa saja paket yang harus tayang tahun ini, kalau ada masalah ya harus segera diclearkan.”Pungkas politisi dari Partai Demokrat ini.(Nvd)
