Dana Rakyat Harus Tepat Sasaran, 85 Ribu Kartu KHBS Dicabut

 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah tegas dalam membenahi penyaluran bantuan sosial melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Sebanyak kurang lebih 85 ribu kartu penerima dicabut setelah hasil evaluasi menunjukkan sekitar 40 persen lebih penerima dinyatakan tidak layak.

 

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah agar bantuan yang bersumber dari uang rakyat benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

 

“Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga harus dipastikan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang berhak,” ungkap Gubernur Agustiar Sabran didampingi Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden saat melakukan dialog dengan insan pers di Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Jumat (17/4/2026)

 

Diakui, program KHBS selama ini menjadi salah satu instrumen Pemprov Kalteng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok kurang mampu. Namun dalam implementasinya, ditemukan adanya penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

 

Oleh karena itu, dilakukan penertiban data penerima sebagai langkah perbaikan agar program berjalan lebih efektif dan akuntabel. Pemerintah juga terus melakukan verifikasi dan validasi data guna meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan. 

 

Gubernur Agustiar turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi distribusi bantuan tersebut. Partisipasi publik dinilai penting untuk memastikan program KHBS berjalan sesuai tujuan.

 

“Mari sama-sama kita memantau penyaluran KHBS agar tepat sasaran sebagaimana mestinya,” tambahnya.

 

Dengan langkah ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial di Kalteng, Bumi Tambun Bungai semakin tepat guna serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(YM/Aw)