SERAHKAN LHP KINERJA-Ketua BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Rusdana menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) semester ll tahun 2018 kepada Ketua DPRD Barito Utara Set Enus Y Mebas didampingi Wabup Sugianto Panala Putra , di Palangkaraya, Jumat (14/12) kemarin.(MediaDayak/diskominfosandi Barut)
Palangka Raya, Media Dayak
Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) semester ll tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimanta Tengah, di Palangkaraya, Jumat (14/12) kemarin.
Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra atas nama Pemkab Barito Utara dan Ketua DPRD Barito Utara, Set Enus Y Mebas menandatangani berita acara serah terima penyerahan laporan hasil pemeriksaan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.
Kepala BPK RI perwakilan Provisi Kalimantan Tengah, Ade Iwan Rusdana mengatakan masih ada ditemukan beberapa permasalahan baik yang berkaitan dengan administrasi maupun hal-hal lainnya.
“Ada tiga hal yang perlu dibenahi yaitu pertama tentang manajemen aset, kedua tentang pengelolaan dana Ddsa dan ketiga pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP,” katanya.
Dikatakannya, dari hasil audit kinerja tersebut yang menjadi penekanan adalah perlu adanya verifikasi data peserta didik yang diinput ke aplikasi Dapodik oleh sekolah dan Dinas Pendidikan sehingga perhitungan dana Bos Pusat, Bosda dan PIP lebih akurat, perlu adanya perhitungan kebutuhan pendanaan pendidikan yang layak disekolah.
“Selain itu perlu adanya reward dan punisment kepada sekolah dalam hal pelaporan dana Bos dan pengelolaan Dapodik, karena berdampak pada penilaian kinerja kepala Dinas Pendidikan maupun kinerja Kepala Sekolah,” kata Kepala BPK RI perwakilan Kalteng Ade Iwan Rusdana.
Sementara Kadis Pendidikan Barito Utara Drs H Masdulhaq yang juga hadir pada kegiatan tersebut mengatakan Dinas Pendidikan Barito Utara adalah satu satunya sebagai sampel audit kinerja di Provinsi Kalteng.
Sedangkan untuk seluruh Indonesia ada 57 Kabupaten/Kota di tunjuk menjadi sampel tahun 2018. Tujuan audit kinerja ini adalah untuk perbaikan pengelolaan pendanaan pendidikan untuk sekolah dan peserta didik. Bagi kepala sekolah yang memiliki peningkatan kinerja maka akan dikucurkan dana Bos kinerja dari Kemendikbud RI, terhitung mulai tahun 2019 yang akan datang.
“Diharapkan dari jumlah 171 kepala sekolah SDN/Swasta dan 41 kepala sekolah SMPN/Swasta agar berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja di sekolahnya masing-masing,” kata Kadisdik Barito Utara, Masdulhaq.
Kegiatan tersebut hadiri oleh Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Ade Iwan Ruswana, Wakil Ketua DPRD Provinisi, Bupati dan Ketua DPRD Murung Raya, Bupati dan Ketua DPRD Barito Selatan, Bupati dan Ketua DPRD Pulang Pisau, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Barito Utara, Kadis Pendidikan dan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.(lna/Lsn)
