Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari. (Media Dayak/DPRD Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Wacana penerapan work from home (WFH) secara terbatas tidak hanya dipandang sebagai upaya efisiensi energi, tetapi juga menjadi tantangan baru bagi kesiapan sistem kerja birokrasi di Kalteng.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital di setiap instansi pemerintah.
Menurutnya, tanpa dukungan sistem daring yang memadai, penerapan WFH justru berpotensi menghambat pelayanan publik yang selama ini menjadi prioritas utama. “Jangan sampai niatnya baik untuk efisiensi, tapi pelayanan ke masyarakat justru terganggu,” terangnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menilai, pembenahan jaringan, aplikasi layanan, hingga kemampuan sumber daya manusia menjadi hal mendasar yang harus disiapkan sebelum kebijakan dijalankan. Selain itu, Ansyari juga mengingatkan bahwa tidak semua daerah di Kalteng memiliki kondisi yang sama, terutama dari sisi akses internet dan fasilitas pendukung lainnya.
Karena itu, penerapan WFH dinilai tidak bisa dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kesiapan masing-masing wilayah. Meski demikian, ia mengakui bahwa skema WFH terbatas tetap memiliki potensi dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya dari aktivitas transportasi harian pegawai.
Namun, ia menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari penghematan energi, tetapi juga dari tetap terjaganya kualitas pelayanan publik. “Intinya harus seimbang, efisiensi berjalan, tapi pelayanan tidak boleh menurun,” tegasnya.
DPRD Kalteng pun mendorong agar kebijakan ini diterapkan secara bertahap dengan evaluasi berkala, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan tanpa menimbulkan kendala baru di lapangan.(Ytm,/Lsn)
