Uji Publik Raperda Inisiatif Dewan Tahap II Selesai Dilaksanakan

Kegiatan uji publik 4 raperda inisiatif Dewan tahap II, yang berlangsung di ruang gabungan DPRD Kalteng, kemarin.(Dayak Pos/Novan)

Palangka Raya, Media Dayak

Bacaan Lainnya

   Setelah sebelumnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi  Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan uji publik dengan mengundang perwakilan dari  diwilayah bagian barat, terkait empat rancangan peraturan daerah inisiatif yang telah diajukan untuk dijadikan Perda, Kini DPRD Provinsi Kelteng, telah melaksanakan Konsultasi dan Uji Publik tahap II mengundang perwakilan dari wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, meliputi Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, termasuk 2 daerah lainnya yaitu Kapuas dan Pulang Pisau.

Menurut Legislator Komisi A DPRD Kalteng, Adapun empat raperda inisiatif yang diuji publik itu yakni, tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Provinsi Kalteng, tentang Pemeliharaan Budaya, Bahasa dan Kesenian Daerah di Provinsi Kalteng, tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, dan tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalteng.

“Kami sangat mengharapkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang hadir dalam acara konsultasi dan uji publik ini, dapat memberikan saran ataupun kritik bersifat membangun terhadap empat raperda inisiatif tersebut,”Ucap Anderiansyah, saat diwawancarai Dayak Pos, di Gedung Dewan, jalan S.Parman Kota Palangka Raya, Senin (17/12) Kemarin.

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng IB meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Kota Murung Raya ini juga mengatakan, empat raperda inisiatif tersebut sangat erat kaitannya dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalteng secara menyeluruh. Untuk itu, jika nantinya empat raperda itu ditetapkan menjadi perda, dapat mengakomodir yang sebenarnya kebutuhan masyarakat, stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya.

Dikatakan Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pengakomodiran kebutuhan masyarakat, maksudnya adalah untuk melindungi, mempertahankan atau melestarikan dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan adat, budaya, bahasa, kesenian, pertanahan, dan bencana di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini.

“Besar harapan kami kedepannya empat raperda inisiatif tersebut setelah ditetapkan menjadi perda, maka tidak lagi menimbulkan sebuah persoalan atau masalah,”Tandasnya

Dirinya juga mengaku, dalam perjalanan raperda empat inisiatif tersebut dari mulai digulirkan, diajukan hingga dilakukan uji publik, ada berbagai macam hambatan, persoalan dan perbedaan-perbedaan pendapat, serta kesulitan lainnya.

Meski begitu, Bapemperda DPRD Kalteng menganggap berbagai persoalan dan kesulitan tersebut merupakan hal wajar. Sebab, jika melakukan sesuatu yang terbaik, pasti akan dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan.

“Apalagi empat raperda inisiatif itu banyak mengakomodir kepentingan orang banyak atau daerah. Tapi, kami tetap berharap berbagai persoalan-persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik, arif dan bijaksana, serta tidak ada lagi polemik yang berkepanjangan,”Pungkasnya.(Nvd)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *