Media Dayak/Gambar Ilustrasi.
Kuala Kurun, Media Dayak
Di balik ambisi besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tersimpan kisah pilu yang dialami seorang investor di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng). Dana pribadi miliaran rupiah telah digelontorkannya untuk membangun beberapa daqpur MBG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), namun hingga kini seluruh dapur tersebut belum juga beroperasi.
Dengan nada penuh kekecewaan, investor yang berbicara dengan syarat anonim tersebut mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta demi mendukung percepatan pelaksanaan program pemerintah. Namun, pengorbanan yang dilakukannya justru berujung ketidakpastian.
“Kami sudah melaksanakan semua yang ditugaskan. Dapur MBG sudah siap, lengkap dengan seluruh fasilitasnya. Semua menggunakan uang pribadi kami, tidak ada satu rupiah pun berasal dari pemerintah,” ungkapnya dengan mata tampak berkaca-kaca saat diwawancara mediadayak.id, Kamis (16/7/2026).
Investor lokal tersebut menjelaskan, biaya pembangunan satu dapur MBG di daerah terpencil mencapai Rp300 juta hingga Rp400 juta. Untuk lima dapur yang telah dibangun, total dana pribadi yang telah dikeluarkannya mencapai lebih dari Rp2 miliar.
Menurutnya, pengeluaran tersebut dilakukan semata-mata untuk mendukung keberhasilan Program MBG agar masyarakat di wilayah terpencil dapat menikmati manfaat yang sama seperti daerah perkotaan.
“Kami mohon kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat, jangan main-main dengan uang rakyat. Tujuan kami membantu menyukseskan program Presiden. Tetapi sampai sekarang yang beroperasi justru hanya dapur di wilayah perkotaan. Daerah 3T di Gunung Mas belum ada yang berjalan,” tuturnya.
Investor tersebut mengaku kini menghadapi tekanan berat. Selain harus menanggung beban utang akibat pembangunan dapur MBG, ia juga mendapat pertanyaan dari masyarakat yang mempertanyakan kapan program itu dijalankan.
“Kami sampai menangis. Kami sudah mengeluarkan dana pribadi, tetapi masyarakat mengira kami yang berbohong. Padahal kami juga menunggu kepastian,” ujarnya lirih.
Dirinya bahkan menilai adanya perubahan persyaratan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang membuat biaya investasi terus membengkak.
Awalnya, kata dia, investor hanya diminta menyiapkan bangunan dapur sesuai standar yang ditetapkan. Karena di desa tidak tersedia bangunan yang memadai, pihaknya terpaksa merenovasi dan memperbesar bangunan agar memenuhi spesifikasi.
Setelah renovasi selesai, investor kembali diminta melengkapi seluruh fasilitas dapur. Tidak berhenti di situ, mereka juga diwajibkan menyediakan rumah tinggal bagi Kepala SPPG beserta petugas pengawas gizi dan pengawas keuangan, sehingga harus kembali menyewa dan merenovasi bangunan baru.
“Semua kami penuhi menggunakan uang pribadi. Setelah itu, muncul lagi aturan baru bahwa investor wajib menjadi pelaksana dan harus memiliki yayasan. Padahal pada awalnya tidak pernah disampaikan demikian. Kami benar-benar serba salah. Mundur rugi karena uang tidak kembali, maju pun belum ada kejelasan,” bebernya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat banyak investor MBG mengalami tekanan psikologis karena modal yang telah ditanam belum memberikan kepastian.
Di sisi lain, masyarakat di wilayah 3T justru menunjukkan simpati kepada para investor. Mereka mengetahui bahwa pembangunan dapur MBG dilakukan menggunakan dana pribadi dan memahami bahwa keterlambatan operasional bukan berada di tangan investor.
“Masyarakat sangat berharap dapur MBG segera dioperasikan agar anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui bisa menikmati program yang menjadi harapan besar Presiden. Saat ini fasilitas sudah siap, pegawai sudah direkrut, tetapi operasional belum juga dimulai karena belum ada kepastian,” ungkapnya.
Investor itu berharap Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah konkret agar dapur-dapur MBG di wilayah 3T Kabupaten Gumas dapat segera beroperasi.
Namun apabila program tersebut memang tidak akan dijalankan, ia meminta pemerintah mengembalikan seluruh dana pribadi yang telah dikeluarkan.
“Harapan terbesar kami sebenarnya bukan uang kembali, tetapi dapur MBG segera beroperasi agar masyarakat merasakan manfaatnya. Namun jika memang tidak ada kejelasan, kami meminta dana investasi kami dikembalikan. Semua uang itu murni uang pribadi, tidak ada bantuan sedikit pun dari pemerintah,” serunya.
Ia menambahkan, semakin lama operasional dapur MBG tertunda, semakin besar pula kekecewaan masyarakat yang sejak awal menaruh harapan terhadap program strategis nasional tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait segera memberikan kepastian agar tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dapat dirasakan hingga ke pelosok dan wilayah 3T, termasuk di Kabupaten Gumas.(Nov/Aw)
