Ketua DPRD Gumas Binartha (atas) dan Kepala Bapenda Gumas Edison.(Media Dayak/Novri JKH)
Kuala Kurun, Media Dayak
Tahun 2025 ini target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas ditetapkan sebesar Rp 111,699,996,375.00, dan ternyata ada sektor-sektor unggulan yang menjadi salah satu penyumbang untuk PAD Gumas.
“Selain pajak daerah, sektor lainnya yang menjadi tulang punggung penyumbang bagi PAD Gunung Mas,yakni PBJT (Pajak Barang Jasa Tertentu) konsumsi tenaga Listrik dan sumber lain, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermototr (BBNKB),” kata Bupati Gumas Jaya Samaya Monong melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Gumas Edison, Selasa (9/9/2025).
“Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan Rp9.730.049.274.00,sedangkan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermototr (BBNKB) ditargetkan Rp.19.359.556.326.00, dan PBJT konsumsi tenaga Listrik dan sumber lain ditargetkan Rp 5.000.000.000,00,” beber Edison.
Sektor lainnya yang menjadi penyumbang PAD Gumas, menurut Edison, yakni BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Pemberian Hak Baru yang ditargetkan Rp39 miliar.
Di balik luasnya hamparan perkebunan dan aktivitas perusahaan besar swasta (PBS) yang mengeruk sumber daya alam di Gumas, diakui Edison terdapat empat PBS di Gumas yang belum membayar BPHTB.
“Empat PBS yang belum membayar BPHTB, yakni PT. ALS, PT. ATA, PT. MSAL dan PT. TPA dengan potensi PAD sebesar Rp107.414.030.000,” ujar Edison didampingi Kasubid Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah Dicky Sommers.
Sektor PBJT konsumsi tenaga Listrik dan sumber lain, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan BPHTB Pemberian Hak Baru sebagai “mesin uang” yang terus diandalkan Pemkab Gumas untuk menggerakkan roda Pembangunan melalui PAD.
“BPHTB itu merupakan salah satu tulang punggung PAD kita (Kabupaten Gumas), terutama dari sektor peralihan hak atas tanah dan bangunan. Dalam skema fiskal daerah, pajak ini seharusnya menjadi kontribusi langsung dari pihak yang memperoleh atau menguasai lahan secara sah,” tegas Edison.
Edison berharap empat PBS itu yakni PT. ALS, PT. ATA, PT. MSAL dan PT. TPA bisa secepatnya memenuhi kewajibannya membayar BPHTB untuk pemasukan PAD Gumas, karena PAD digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Gumas, termasuk penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Sektor lainnya yang diprediksi bakal menjadi penyumbang PAD Gumas di masa depan yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, bahkan sektor informasi dan komunikasi diyakni ikut menjadi penyumbang baru di era digitalisasi saat ini.
Disisi lain,DPRD Gumas pun kerap mengingatkan agar Pemkab Gumas tidak hanya bergantung pada sektor pajak dan BPHTB,tapi juga serius menggarap potensi unggulan lainnya di Gumas agar PAD bisa semakin optimal.
“Semakin besar PAD kita, maka semakin besar pula ruang bagi Kabupaten Gunung Mas untuk menghadirkan pembangunan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Ketua DPRD Gumas Binartha.
‘Kami (DPRD Gumas) menaruh harapan Pemkab Gumas kedepan mampu mengoptimalkan sektor unggulannya, dan benar-benar menjadikan PAD sebagai senjata ampuh dalam membiayai pembangunan daerah,”pungkas Binartha. (Nov/Aw)
