Anggota DPRD Gumas Singong.(Media Dayak/Ist)
Kuala Kurun, Media Dayak
Komitmen terhadap profesionalisme birokrasi kembali ditegaskan Anggota DPRD Gunung Mas (Gumas), Singong yang dengan lantang mengingatkan pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JTP) nantinya harus benar-benar didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kemampuan bekerja, bukan karena kedekatan personal ataupun faktor nonprofesional lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan Singong kepada mediadayak.id, melalui sambungan telepon, Kamis (12/2/2026). Singong menekankan, seleksi terbuka merupakan mekanisme resmi yang dirancang untuk menghadirkan figur-figur terbaik, sehingga hasilnya wajib dihormati dan dijaga dari intervensi kepentingan tertentu.
“Anda harus tahu, seleksi terbuka itu bukan formalitas ya. Tujuannya sangat jelas, untuk mendapatkan pejabat yang benar-benar mampu bekerja, punya kapasitas, integritas, serta visi yang sejalan dengan kebutuhan daerah. Jangan sampai prosesnya bagus, tapi akhirnya yang dilantik justru karena faktor kedekatan,” tegas Singong.
Singong secara khusus menyoroti pentingnya objektivitas dalam pelantikan pejabat tinggi pratama yang telah melalui tahapan seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga penilaian panitia seleksi. Menurutnya, figur yang dipilih haruslah mereka yang memiliki rekam jejak kinerja nyata, bukan sekadar nama yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Singong menilai, jabatan tinggi pratama memegang peran krusial dalam menentukan arah kebijakan dan keberhasilan program pembangunan. Jika pengisian jabatan tidak berdasarkan merit sistem, maka dampaknya bukan hanya pada internal birokrasi, tapi juga pada kualitas pelayanan publik.
“Pejabat tinggi pratama itu motor penggerak organisasi. Kalau yang dipilih tidak kompeten, maka program tidak akan berjalan optimal. Ujungnya masyarakat yang dirugikan,” tegas Singong.
Legislator dapil tiga itu menegaskan, sistem merit harus menjadi landasan utama. Hasil seleksi yang telah melalui mekanisme transparan dan akuntabel harus menjadi rujukan utama dalam penentuan akhir. Evaluasi kinerja, kapasitas manajerial, hingga komitmen terhadap pelayanan publik harus menjadi indikator utama dalam pelantikan.
Figur berlatar Guru itu berharap seluruh pihak menjaga marwah seleksi terbuka sebagai instrumen reformasi birokrasi. Singong mengingatkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada sejauh mana proses pengangkatan pejabat dilakukan secara bersih dan profesional.
“Ini bukan soal siapa dekat dengan siapa? Ini soal siapa yang paling siap bekerja, paling mampu membawa perubahan, dan paling bertanggung jawab terhadap amanah jabatan,” tegas Singong.
Singong menambahkan, dirinya ingin memastikan pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka nantinya benar-benar melahirkan pemimpin birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan sekadar figur hasil kompromi kedekatan.(Nov/Aw)
