Purman Jaya
Palangka Raya, Media Dayak
Jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), terus mendorong Pemerintah daerah untuk memiliki dana tanggap bencana. Anggaran tersebut nantinya disimpan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng .
Menurut anggota DPRD Kalteng sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanggulangan bencana, H. Purman Jaya, memiliki anggaran tanggap bencana sangat penting bagi suatu daerah. Hal ini merupakan antisipasi saat terjadinya sebuah bencana, baik bencana alam atau yang bersifat non-alam, sehingga dapat digunakan secepatnya.
“Kalteng harus memiliki dana tanggap bencana di simpan di BPBD. Karena kita tahu bahwa yang namanya bencana tidak bisa diduga. Karena itu daerah harus mempunyai dana untuk itu. Ketika ada kejadian bencana, bisa ditangani langsung, tidak repot lagi mencari dana untuk itu,” ucap Purman Jaya, saat diwawancarai Mediadayak.id, di Gedung Dewan, jalan Parman, Kamis (10/9).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya ini juga mengingatkan agar dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan atau program lain, selain untuk menanggulangi bencana.
“Di salah satu daerah, karena tidak ada bencana, dana itu digunakan untuk keperluan atau kegiatan lain, sehingga ketika terjadi bencana, dananya tidak ada lagi. Harapan saya, kalau tidak ada bencana, dana itu jadi Silva. Sehingga tiap tahun dana penangulangan bencana bisa lebih besar lagi. Jangan sampai terjadi seperti itu, ketika ada bencana besar, daerah kelabakan,” tegasnya.
Bahkan, anggota Komisi IV DPRD Kalteng, yang membidangi infrastruktur dan ketenagakerjaan ini juga menegaskan kepada stakeholder terkait, agar tidak merobah penggunaan anggaran penanggulangan bencana, ketika tidak ada bencana di daerah tersebut.
Hal ini bercermin dari sejumlah bencana yang terjadi saat ini, seperti Corona Virues Disease 2019 atau Covid-19 dan Banjir di sejumlah daerah. Bahkan seperti bencana tahunan seperti Kebakaran lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap.
“Dana yang disediakan jangan dibuat-buat untuk kegiatan lain kalau tidak ada bencana. Sebab bisa saja tahun berikutnya ada bencana yang justru butuh dana lebih besar lagi. Kalau misalnya tiap satu tahun dianggarkan Rp5 miliar, tidak ada bencana maka tahun berikutnya ada dana Rp10 miliar, dan selalu bertambah dalam bentuk Silva. Jangan kegiatan dibuat-buat agar dana itu habis,” pungkas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (Nvd/aw)
