Kalangan Anggota DPRD Kalteng saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan food estate belum lama ini. (Media Dayak/dok DPRD)
Palangka Raya, Media Dayak
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Ina Prayawati mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian dan evaluasi apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi lahan food estate yang mengalami kebanjiran.
Pasalnya, lahan food estate yang dikembangkan pemerintah pusat di Kalteng, kembali mendapatkan rintangan. Diketahui, lahan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan ini mengalami kerusakan seluas 88,8 ha di Desa Tahai Jaya.
Hal ini ditambah dengan kejadian banjir di lokasi yang terletak di Desa Bentuk Jaya A5 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas.
Menurut Ina, Irigasi menjadi salah satu yang wajib untuk ditelaah dengan sebaik mungkin sehingga dapat diantisipasi. Air yang masuk ke lahan dengan jumlah cukup besar, tentu tidak akan mampu dipompa dengan pompa mini sehingga terjadi kebanjiran.
Ina Prayawati menegaskan, lahan food estate yang mengalami kerusakan sudah dilakukan klaim untuk asuransinya. “Kerusakan yang terjadi ini, jangan sampai menjadi penghambat yang luar biasa dalam mengembangkan potensi pangan yang ada di Kalteng. Karena semuanya memerlukan proses untuk mencapai sebuah keberhasilan,” katanya Selasa (16/2/2021).
Dirinya mengungkapkan, banjir yang melanda lahan food estate di Kecamatan Dadahup, karena lokasi lahan berada di areal pasang surut. Ini tentu wajib menjadi evaluasi, apa yang harus ditindaklanjuti pemerintah mencegah banjir melanda lahan food estate.
“Jadi, bukan berarti kerusakan yang terjadi membuat produk yang dibuat pemerintah itu gagal seluruhnya. Namun, ini menjadi tantangan dalam pengembangan yang lebih baik lagi kedepannya. Pemerintah tentu sudah mempersiapkan langkah yang akan ditempuh dalam mengatasi permasalahan yang terjadi,” terangnya.
Diakui, secara pribadi, kata Ina Prayawati, program food estate yang dilaksanakan pemerintah pusat ini akan berjalan dengan sukses. Kalteng akan menjadi yang paling diuntungkan dengan kesuksesan program bidang pangan ini. Dampaknya yang cukup besar akan sangat dirasakan, kala program ini berjalan dengan sukses dan lancar.
Ina menyebut, pemerintah harus memiliki tenaga ahli yang melakukan berbagai kajian, telaah, bahkan evaluasi atas setiap kejadian di lahan food estate.
“Berbagai perencanaan yang lebih baik dan lebih matang, tentu dipersiapkan sehingga berbagai skenario terburuk dalam pelaksanaan dan pengembangan food estate dapat ditekan serendah mungkin,” tutup Ina Prayawati (Ytm/Lsn)
