H. Syamsul Hadi
Palangka Raya, Media Dayak
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai, saat ini masih banyak hal yang harus ditangani dan menjadi prioritas dalam dunia pendidikan, khususnya masalah penggajian Guru dan anggaran penunjang pendidikan.
Menurut anggota DPRD Kalteng, H. Syamsul Hadi, kewenangan untuk mengatasi permasalahan tersebut telah beralih dari Kabupaten/kota, menjadi kewenangan Provinsi terutama bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun yang menjadi permasalahan adalah belum terakomodirnya sarana dan Prasarana, anggaran hingga pelayanan pendidikan yang memadai di wilayah pelosok.
“Sekolah negeri berbeda dengan sekolah swasta, apalagi sekarang ada yang namanya Guru Tidak Tetap atau GTT. Kalau di sekolah swasta ada Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh yayasan, namun apabila guru disekolah swasta tersebut sudah tercukup dan ada lagi yang masuk, maka akan menjadi beban yayasan, karena keterbatasan anggaran.
lain halnya dengan sekolah negeri yang memang anggarannya disiapkan pemerintah dan yang menjadi masalah hanya kurangnya guru berstatus PNS dikawasan pelosok.” Ucap Syamsul Hadi, saat dibincangi media ini, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Senin (28/1) kemarin.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng II, meliputi Kabupaten Kotawaringim Timur dan Seruyan ini juga menjelaskan, program BOSDA saat ini diwilayah Kabupaten/Kota telah dihapus oleh Pemerintah, sehingga sekolah-sekolah cukup kesulitan segi anggaran dan hal ini juga berdampak pada gaji guru yang bertatus GTT.
“Untuk memungut biaya dari siswa jelas tidak mungkin, karena masyarakat tahu bahwa pendidikan telah digratiskan. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari Pemerintah agar bidang pendidikan bisa lebih di prioritaskan, khususnya dari kesejahteraan guru. Karena faktanya dilapangan, masih banyak kekurangan-kekurangan untuk menunjang mutu serta pelayanan pendidikan.” Ujarnya.
Dikatakan Syamsul Hadi, Pemerintah pusat hanya menyediakan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS), dimana 1 siswa mendapatkan biaya bantuan sebesar 1,4 juta untuk 1 tahun, sedangkan biaya yang diperlukan adalah 4,5 juta.
“Seandainya BOSDA masoh ada, mungkin guru-guru juga masih bisa ikut minum teh walaupun anggaran tersebut tidak maksimal. Karena untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, guru-guru juga harus memiliki mutu dan hal tersebut ditunjang dari segi anggaran.
Kalau hanya mendapatkan gaji jauh dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP), jangankan untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk memikirkan apa lauk untuk makan besok juga harus berpikir keras.
Inilah yang saya katakan tadi bahwa harus ada pemerataan baik pelayanan pendidikan maupun kemudahan untuk mendapat akses pendidikan khususnya yang berada dikawasan pelosok.”Pungkas politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalteng ini.(Nvd)
