Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuel Tanggara memberikan paparan mewakili Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat menerima Kunker Komisi IX DPR RI di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng,Jumat (26/7). (Media Dayak/Yanting).
Palangka Raya, Media Dayak
Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Dewi Asmara melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan (Kalteng)kedatangan rombongan komisi IX DPR RI tersebut di terima langsung oleh staf ahli Gubernur Kalteng bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Yuel Tanggara, di Aula Eka Hapakat, Lantai III, kantor Gubernur Kalteng, Jumat, (26/7).
Mewakili Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran,Yuel mengatakan, dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan tingkat dasar atau Puskesmas, pemerintah telah melakukan berbagai program seperti pemenuhan ketenagaan di Puskesmas dengan mengadakan penugasan dokter umum dan bidan.
“Kemudian untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Kalteng sedang mempersiapkan pembangunan rumah sakit kelas A, sebagai upaya memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat Kalteng serta kedepan dapat menjadi pusat rujukan Regional pulau Kalimantan,” sebutnya.
Pihaknya mengungkapkan, selain upaya peningkatan fasilitas tersebut, dalam upaya percepatan cakupan kesehatan semesta (UHC) Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Program Kartu Kalteng Berkah (KKB) telah menyediakan anggaran sebesar 25 Milyar untuk premi jaminan kesehatan masyarakat Kalteng sebanyak 90.225 jiwa masyarakat kurang mampu dan diharapkan pada tahun 2019 telah terpenuhi ( 85 %) sesuai amanat Presiden RI .
“Semoga kegiatan Kunjungan Kerja DPR-Rl ini dapat memberi makna bagi pembangunan kesehatan secara nasional maupun di seluruh wilayah Kalteng,” tandasnya.
Sementara itu, Dewi Asmara mengatakan, tujuan utama melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Kalteng yakni mendapatkan masukan apa saja kendala yang dihadapi berkaitan dengan kesehatan di daerah ini.
“Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan, tentunya kami mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari pemerintah daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum, tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN,” ujarnya.
Selain itu juga, menurut Dewi kunjungan kerja juga bertujuan untuk memonitor pelaksanaan program-program instansi ataupun badan yang merupakan mitra kerja komisi IX DPR RI.
“Kami juga ingin mendapatkan masukan, apa saja kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah berkaitan dengan bidang kerja komisi IX, dan tentunya terkait juga proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang dan tugas kami,” tuturnya.
Sehingga, “temuan dan hasil kunjungan kerja kami akan menjadi bahan pembahasan dengan Kementerian terkait dan mitra kerja lainnya,” pungkas Dewi.(YM)
