Ketua PWI Gunung Mas Arham Said.(Media Dayak/Novri JK Handuran)
Kuala Kurun,Media Dayak
Fenomena “wartawan bodrex” kembali menjadi sorotan serius. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Arham Said, secara tegas mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lengah dan lebih waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai wartawan, namun justru mencederai marwah jurnalistik.
Saat diwawancara mediadayak.id,Jumat (1/5/2026), Arham menegaskan, kehadiran wartawan sejatinya adalah sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan alat tekanan apalagi sarana mencari keuntungan pribadi secara tidak etis.
“Jangan sampai OPD terkecoh. Tidak semua yang mengaku wartawan benar-benar bekerja sesuai kode etik jurnalistik. Ada oknum yang justru memanfaatkan profesi ini untuk kepentingan pribadi,” tegas Arham dengan nada serius.
Jurnalis bersertifikat Madya itu menyebut, istilah “wartawan bodrex” sendiri merujuk pada oknum yang bekerja tanpa standar profesional, tidak memiliki identitas jelas, tidak terverifikasi di perusahaan pers resmi, dan kerap menggunakan cara-cara intimidatif untuk mendapatkan uang atau fasilitas tertentu.Praktik ini dinilainya sangat merugikan, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tapi juga mencoreng nama baik insan pers yang bekerja secara profesional.
Arham menekankan, setiap OPD harus berani bersikap tegas. Jika menemukan indikasi mencurigakan, penting untuk melakukan verifikasi identitas, termasuk menanyakan asal media, surat tugas, hingga memastikan media tersebut terdaftar secara resmi.
“Pers itu punya aturan. Ada kode etik, ada verifikasi perusahaan pers. Kalau ada yang datang dengan cara menekan atau mengancam, itu bukan kerja jurnalistik, itu oknum,”ujarnya.
Arham juga mengajak seluruh OPD untuk tidak anti terhadap wartawan, melainkan membangun sinergi yang sehat dengan media yang kredibel. Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah dan pers justru akan menciptakan transparansi serta memperkuat kepercayaan publik.
Lebih jauh, Arham mengingatkan bahwa membiarkan praktik wartawan bodrex berkembang sama saja dengan merusak ekosistem informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk menolak dan melaporkan jika ditemukan praktik yang menyimpang.
“Kalau kita diam, mereka akan semakin berani. Ini harus dihentikan bersama. Lindungi pers yang benar, dan lawan oknum yang merusak,” tandasnya.
Arham berharap, seluruh jajaran OPD di Gumas semakin cerdas dan selektif dalam berinteraksi dengan insan pers, sekaligus turut menjaga integritas dunia jurnalistik dari praktik-praktik yang menyimpang.(Nov/Lsn)
