Wagub Kalteng Edy Pratowo di acara Leadership Forum CNN Indonesia: Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita. (Media Dayak/CNN Indonesia)
Jakarta, Media Dayak
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan pentingnya penerapan keadilan fiskal oleh pemerintah pusat dalam pembagian dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat menjadi panelis dalam acara CNN Indonesia Leadership Forum bertema Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menyampaikan bahwa Kalteng memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penopang utama perekonomian nasional melalui sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Namun, kontribusi besar tersebut belum diimbangi dengan porsi pembagian hasil yang proporsional.
“Kalteng kaya dengan sumber daya alam. Di sektor perkebunan kelapa sawit saja, luas lahannya mencapai 3 juta hektare. Itu belum termasuk hasil hutan dan tambang seperti batu bara, silika, sirkon, dan bauksit,” ujarnya.
Edy Pratowo menjelaskan, meskipun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor SDA nasional mencapai angka yang sangat besar, dana yang dikembalikan ke daerah penghasil, termasuk Kalteng, justru jauh lebih kecil.
“Melalui PNBP, penerimaan negara mencapai triliunan. Namun saat kembali ke daerah penghasil seperti Kalteng, nilainya tidak sampai triliunan, bahkan mungkin hanya miliaran,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada keterlambatan pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
Menurutnya, penerapan keadilan fiskal yang proporsional akan memperkuat kemandirian daerah sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalteng. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah dapat mempercepat hilirisasi industri dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Dengan keadilan fiskal yang tepat, daerah bisa lebih mandiri dan mampu memperkuat daya saing, menekan inflasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Pemprov Kalteng berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan pembagian dana bagi hasil agar lebih berpihak kepada daerah penghasil. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (MMC/Ytm/Lsn)
