Foto : Y. Freddy Ering
Palangka Raya, Media Dayak
Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pesimis target partisipasi pemilih mencapai 70 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT), pada pemilihan umum legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan dilangsungkan April 2019 mendatang. Pasalnya, sampai saat ini, selain minim sosialisasi, alat peraga kampanye (APK) di sejumlah kabupaten/kota banyak yang belum dipasang oleh penyelenggara pemilu.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalteng, Yohanes Freddy Ering, pemilu kali ini cukup rumit karena banyaknya aturan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan tersebut, bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.
“Pihak Komisi pemilihan umum (KPU) harus melaksanakan sosialisasi yang intensif, disamping dilakukan oleh seluruh partai politik. Masyarakat perlu disosialisasikan secara intensif, karena kalau kita melihat pemilu kali ini cukup rumit. Mengapa harus ada sosialisasi agar memberikan pendidikan politik untuk masyarakat,Ucap Freddy, saat dibincangi Wartawan di Gedung Dewan, jalan S.Parman, pekan kemarin.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengatakan, salah satu hal yang mencerminkan kurangnya sosialisasi adalah masalah kertas surat suara yang akan digunakan dalam pencoblosan, pada bulan April tahun 2019 mendatang. Sampai sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal itu.
Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, apakah mereka sudah paham berapa kali mereka mencoblos nantinya, berapa kertas surat suara yang digunakan, kertas suara warna biru itu apa, kuning itu apa. Banyak masyarakat yang bingung, belum tahu kalau pencobloson nanti itu adalah lima kartu,Tegasnya.
Dikatakan Freddy, Yang lebih mengkhawatirkan lagi apabila hanya satu yang dicoblos oleh masyarakat, maka disinyalir aka nada peluang kertas surat suara lainnya yang akan disalahgunakan, karena terciptasnya celah-celah pelanggaran.
“Dengan kondisi sekarang ini, para Calon Legislatif (Caleg) tentu sangat sangat khawatir dengan tingkat partisipasi pemilih. Kalau kita dari PDI Perjuangan sudah kita instruksikan, karena kita ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bukan hanya mengejar target suara. Kalau melihat kondisi begini target KPU Kalteng 70 persen bisa tidak tercapai. Jangankan 70 persen 50 50 persen saja kita ragu,Tandasnya.
Freddy yang juga sekretaris PDIP Kalteng ini juga meminta agar dalam pelaksanaan pemilu ini pihak penyelenggara, termasuk Panswalu tidak terlalu kaku dalam memahami aturan yang ada. Agar partisipasi masyarakat dalam pemilu ini bisa sesuai dengan yang diharapkan.
Faktor lain mungkin saja waktu yang terlalu panjang, kemudian ada beberapa penyelanggara pemilu termasuk panwas yang salam memahami aturan mengenai pemasalah atribut, baik Baliho, Bener dan sebagainya, janganlah terlalu kaku,Pungkasnya.(Nvd)
