Anggota Komisi A DPRD Kalteng, H. Jubair Arifin, berfoto bersama masyarakat saat melaksanakan Reses Perorangan dalam rangka menyerap aspirasi di Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kobar, kemarin.(Media Dayak/Novan)
Palangka Raya, Media Dayak
Masyarakat Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berharap kepada Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), agar bisa membatasi penjualan ternak ayam yang berasal dari luar Bumi Tambun Bungai.
Pasalnya, dengan menjamurnya penjualan ayam dari luar daerah, dikhawatirkan memberikan dampak buruk bagi penjualan ayam lokal, khususnya dari segi harga.
Hal ini disampaikan masyarakat Desa Sungai Kapitan secara langsung kepada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Jubair Arifin, pada saat melaksanakan reses perseorangan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat ke Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III, meliputi Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara.
“Hasil Reses hari ini adalah pada saat saya melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai Kabupatem Kobar, masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai peternak ayam, meminta agar adanya pengendalian ternak ayam yang berasal dari luar kalteng. Karena masuknya ternak ayam dari luar Kalteng bisa mengakibatkan harga ayam didaerah anjlok.”Ucap Jubair, saat dikonfirmasi media ini, melalui pesan Whatsapp, Senin (1/4) kemarin.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengungkapkan, selain berharap adanya pengendalian ternak ayam yang berasal dari luar daerah, masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah dapat menetapkan Harga Eceran Terendah (HET) dari ayam hidup. Hal ini dikarenakan sampai saat ini, harga ayam hidup masih fluktuasi terutama saat masuknya penjualan ternak ayam dari luar daerah.
“Berdasarkan informasi yang disamlaikan masyarakat, harga ayam disana kerap anjlok karena masuknya ayam-ayam dari luar daerah. Oleh karena itu, selain berharap adanya pengendalian ternak ayam dari luar daerah, masyarakat setempat juga berharap agar Pemerintah dapat menetapkan harga eceran terendah dari ayam hidup, sehingga harga ayam lokal tidak anjlok saat pasokan ayam dari luar daerah masuk ke kewilayah tersebut.”Terang Jubair.
Selain aspirasi dibidang Peternakan dan perekonomian, masyarakat setempat juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengusulkan status kawasan hutan di pemukiman penduduk menjadi kawasan non hutan (APL), sehingga masyarakat dapat mengikuti program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Masyarakat setempat juga meminta kepada Pemda setempat untuk mengusulkan status kawasan hutan di pemukiman penduduk menjadi kawasan APL, sehingga masyarakat dapat mengikuti program PTSL, serta masyarakat juga memohon kepada Pemda agar melanjutkan pemasangan jaringan listrik menuju pondok pasantren dan SMP N 5 Kumai.”Pungkas Anggota Komisi A DPRD Kalteng, yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini.(Nvd)