Kepala BPSDM Provinsi Kalteng, Nunu Andriani Edy Pratowo saat menutup Pelatihan, Jumat (1/8).(Media Dayak/MMC Kalteng)
Palangka Raya, Media Dayak
Pelatihan Dasar (LATSAR) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III Angkatan I Gelombang I Tahun 2025 resmi ditutup oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng, Jumat (1/8/2025). Penutupan yang berlangsung khidmat di Aula BPSDM Provinsi Kalteng ini menandai berakhirnya pelatihan selama tiga bulan penuh, sejak 29 April hingga 1 Agustus 2025.
Kepala Bidang Manajerial, Nooril Harniar Maulida, melaporkan jumlah peserta LATSAR sebanyak 39 orang yang berasal dari berbagai perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng. Seluruh peserta telah mengikuti seluruh tahapan pelatihan, mulai dari pembelajaran klasikal hingga tahap aktualisasi di unit kerja masing-masing.
“Selama tiga bulan pelatihan, peserta dibekali nilai-nilai dasar ASN serta dilatih untuk menerapkannya dalam praktik kerja. Tujuannya membentuk ASN yang kompeten secara teknis, beretika, berintegritas, dan memiliki jiwa pelayanan publik yang tinggi,” jelas Nooril.
Kepala BPSDM Prov. Kalteng, Nunu Andriani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas ketekunan dan komitmen para peserta. Ia menegaskan bahwa LATSAR bukan sekadar syarat administratif, tetapi momentum awal pembentukan karakter ASN yang siap menghadapi tantangan birokrasi.
“ASN masa kini harus mampu menginternalisasi materi pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari, menjaga integritas, semangat melayani, dan terus meningkatkan kompetensi. Tidak cukup bekerja dengan benar, tetapi juga harus inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” pesan Nunu.
Penutupan LATSAR juga diwarnai dengan kesan dan pesan dari para peserta yang mengaku mendapatkan banyak perubahan positif. Mereka merasa lebih percaya diri, memahami peran sebagai pelayan masyarakat, dan memiliki semangat baru untuk memberikan pelayanan terbaik.
Melalui pelatihan ini, BPSDM Kalteng berharap lahir ASN yang unggul, profesional, dan mampu menjadi motor penggerak perubahan positif di instansi masing-masing, demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.(MMC/YM/Aw)
