Kendaraan Perusahaan Plat Non KH Diwajibkan Segera Mutasi

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran Saat mengunjungi pabrik CPO di desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Rabu (9/1) lalu. (Media Dayak/Yanting)

Bacaan Lainnya

Nanga Bulik, Media Dayak

Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Kabupaten Lamandau Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran kembali mengingatkan kepada seluruh perusahaan besar swasta yang masih beroperasi di Propinsi Kalteng menggunakan truk berplat non KH, untuk segera mengalihkan ke nomor pilisi KH.   “Kami masih melihat banyak ditemukan kendaraan yang menggunakan plat non KH, apalagi kendaraan tersebut menggunakan jalan di Kalteng ini kapasitasnya bermuatan sangat besar. Dan ini harus segera kita Tertibkan karena mereka membayar pajaknya bukan di wilayah Kalteng,” tegas Gubernur Sugianto saat mengunjungi pabrik CPO di desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Rabu (10/1) lalu.

Diakui Sugianto, pemerintah Provinsi Kalteng tidak ingin mempersulit pengusaha. Namun untuk pengalihan kendaraan dari plat diluar Kalteng menjadi KH wajib dilaksanakan. Hal ini di lakukan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng semakin meningkat.

Orang nomor satu di pemerintah provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai dan Bumi Pancasila ini menambahkan,  perbaikan infrastruktur jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Tapi pemerintah Provinsi akan berupaya agar perbaikan infrastruktur terus meningkatkannya.

Sugianto meminta, perusahaan  harus mematuhi instruksi ini yang beroperasi khususnya di Kabupaten Lamandau dan pada umumnya di Kalteng supaya jalan-jalan yang ada dapat terpelihara dengan baik. Untuk itu peraturan Gubernur Kalteng terkait mutasi kendaraan pelat non KH ke plat KH harus dilaksanakan. 

Jika tidak mematuhi peraturan tersebut, pihak perusahaan siap-siap menerima sanksi nya yang kendaraannya masih non KH. Penertiban itu ada tahapannya, bahkan sudah disosialisasikan pergub tersebut hingga pada mulai berlakunya, maka semua harus mematuhinya, ungkapnya. 

Menurutnya, dalam hal ini juga perlunya sebuah komitmen pihak perusahaan dalam melaksanakan dan mematuhi Pergub tersebut, karena tujuan dari terbitnya sebuah Pergub itu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Pasalnya, jika perusahan yang beroperasi di Kalteng menggunakan plat non KH, maka pajak kendaraan akan dibayarkan ke daerah yang mengeluarkan plat nomor kendaraan. Sebaliknya, bila menggunakan plat KH maka pajak kendaraan menjadi sumber pendapatan daerah Kalteng. (Ym/Lsn)

image_print
Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *