TANDATANGANI – Kepala Bapperida, M. Ahmad Saribi, S.Si., M Kabupaten Kapuas menandatangani Berita Acara Kesepakatan Internalisasi PJPK Tahun 2025–2029 ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kapuas dalam Pertemuan Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia di Samarinda, Kamis (12/6/2025). (Media Dayak/. hmskmf)
Samarinda, Media Dayak
Pemerintah Kabupaten Kapuas turut hadir dalam Pertemuan Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Untuk Regional Kalimantan, kegiatan dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda pada Kamis, (12/6/2025).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan pemahaman pemerintah daerah dalam mengintegrasikan PJPK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra, dan dokumen strategis lainnya. PJPK disusun sebagai penjabaran teknis dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam menyongsong bonus demografi, menghadapi penuaan penduduk (aging population), dan isu-isu strategis kependudukan lainnya menuju Indonesia Emas 2045.
Dari Kabupaten Kapuas, hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kapuas, M. Ahmad Saribi, S.Si., M, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kapuas, dr. Tri Setyautami, MPH,. dan Staf Perencanaan, Febri Mulyani.
Dalam kesempatan ini, Kepala Bapperida Kabupaten Kapuas menandatangani Berita Acara Kesepakatan Internalisasi PJPK Tahun 2025–2029 ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kapuas, disaksikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Sunarto, SKM, M.Adm.KP, Deputi KBKR, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes dan Inspektur Wilayah III, MV Chinggih Widanarto, S.E., M.Si.
Terdapat 30 indikator PJPK yang wajib diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik tiap daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan arah kebijakan pembangunan kependudukan di daerah dapat selaras dengan kebijakan nasional, dan bersama-sama mewujudkan cita- cita Indonesia Emas 2045 melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. (hmsdp3appkb/Lsn)
