Duwel Rawing
Palangka Raya, Media Dayak
Sampai saat ini, Pemerintah Pusat masih terus mengkaji persiapan pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pasalnya, Pemerintah Pusat melirik Provinsi Kalteng sebagai salah satu wilayah yang sangat luas, yaitu satu setengah kali pulau Jawa, dengan jumlah penduduk hanya berkisar 2 juta jiwa.
Sehingga dari segi luasan wilayah, teta letak yang berada tepat ditengah Indonesia dan tingkat kependudukan, Provinsi Kalteng dianggap siap untuk menjadi Ibukota negara dibandingkan Provinsi Lain di Imdonesia.
Menurut anggota DPRD Provinsi Kalteng, Duwel Rawing, untuk luasan wilayah, tata letak dan tingkat pertumbuhan penduduk, Provinsi Kalteng telah siap menjadi ibukota negara. Namun kesiapan tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, sehingga masyarakat Kalteng juga bisa berperan serta dalam pembangunan dan persaingan, yang nanti akan terjadi secara otomatis.
“Kemarin, saya sempat didatangi oleh beberapa orang dari LIPI Dan UI, dimana mereka tengah melakukan survei terkait kesiapan masyarakat lokal menghadapi wacana pemindahan Ibukota negara ke Kalteng. Saya jelaskan kepada mereka bahwa dari segi luasan wilayah dan jumlah penduduk, Kalteng sebenarnya siap untuk menjadi ibukota negara, bahkan penduduk Kalteng khususnya orang Dayak, sudah terbiasa menerima masyarakat pendatang atau dari luar daerah. Hanya saja yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kesiapan SDM di Kalteng.” Ucap Duwel, saat dibincangi Media ini, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, pekan lalu.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini menjelaskan, untuk mempersiapkan SDM yang mampu berperan serta pembangunan dan menghadapi persaingan, perlu adanya kerjasama antara pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng hingga Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Kalau yang namanya pindah, jelas akan disertai dengan pondahnya Kementrian, Parlemen dan lain-lain, sehingga secara otomatis akan membawa banyak orang dan yang pindah ini merupakan orang-orang yang mumpini dari segi SDM, dalam arti orang-orang tersebut memiliki pendidikan, memiliki pengalaman hingga keterampilan. Oleh karena itu, apabila masyarakat Kalteng tidak siap menghadapi kepindahan ibukota negara, maka masyarakat akan sulit memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi menurut saya perlu adanya kerjasama antara pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng hingga Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk meningkatkan SDM di Kalteng.” Ujar Duwel.
Selain itu, Politisi Senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng ini menilai, sampai saat ini, belum ada upaya yang signifikan dari pihak Pemerintah Daerah, untuk mempersiapkan SDM yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan SDM masyarakat di Bumi Tambun Bungai, salah satunya dengan persiapan anggaran untuk menggelar berbagai pelatihan-pelatihan bagi masyarakat.
“Saya rasa, sampai saat ini belum ada upaya yang signifikan untuk meningkatkan SDM khususnya yang berada di Daerah, bahkan kita juga belum pernah melaksanakan rapat untuk pembahasan peningkatam SDM di Kalteng, sehingga untuk mempersiapkan SDM yang memadai, pihak Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya seperti mempersiapkan anggaran untuk menggelar pelatihan-pelatihan yang dihususkan bagi masyarakat, agar SDM di Kalteng bisa meningkat dan benar-benar siap pada saat ibukota negara dipindahkan ke Bumi Tambun Bungai.”Pungkas mantan Bupati Kabupaten Katingan 2 periode ini.(Nvd)
