Muara Teweh, Media Dayak
DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) melaksanakan rapat hearing bersama dengan Dinas, Instansi, Badan dan Kantor di lingkup pemerintah daerah, Selasa (11/6) di gedung DPRD setempat. Rapat hearing ini dalam rangka penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2019.
Dalam rapat ini, dewan membangi tugas ke masing-masing komisi DPRD bersama mitra kerjanya yakni Komisi III dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfosandi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, BapeddaLitbang dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Komisi II bersama dengan mitra kerjanya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian, DisnakertransKop dan UKM dan lainnya. Sementara Komisi I besama mitra kerjanya diantaranya yaitu Insfektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta Dinas lainnya.
Anggota DPRD Barito Utara, Drs H Asran MM menjelaskan bahwa dalam KUPA dan PPAS-P tahun 2019, yang menjadi fokus pihaknya adalah terkait pembangunan fisik yang masih belum selesai dan membutuhkan tambahan anggaran di APBD perubahan untuk penyelesaiannya.
“Terkait juga dengan program-program yang juga membutuhkan tambahan anggaran di APBD perubahan untuk penyelesaiannya. Fokus kita menyelesaikan pembangunan fisik dan program-program lainnya yang belum selesai di APBD murni,” kata H Asran.
Asran mencontohkan, terkait masalah pembangunan fisik yang belum selesai seperti jembatan penyebrangan Muara Teweh-Jingah, kemudian RSUD Muara Teweh yang masih membutuhkan sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan di dalamnya termasuk juga pengadaan mobil ambulance, sebab yang ada saat ini masih sangat minim.
“Saya baru saja dari RSUD sebab lima hari lalu istri saya opname di rumah sakit. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di RSUD Muara Teweh dan itu perlu dianggarnkan di APBD perubahan ini,” katanya.
Jadi, kata dia, intinya dewan menunggu usulan dari masing-masing dinas baik menganai pembangunan fisik yang ingin diselesaikan atau pun program kegiatan yang ingin dilaksanakan di APBD Perubahan ini.(lna)
