H Taufik Nugraha, Ketua Fraksi PDIP DPRD Barito Utara
Muara Teweh, Media Dayak
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong pemerintah pusat agar mengalokasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)** dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) guna memberikan ruang legal bagi masyarakat Barito Utara dalam menjalankan usaha pertambangan rakyat secara tertib dan terkelola.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, di Muara Teweh, Sabtu (31/1). Ia menilai penetapan WPR menjadi langkah strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, terutama di tengah masih terbatasnya lapangan pekerjaan.
“Alokasi WPR dalam RTRWN merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Barito Utara. Ini bukan semata-mata soal pertambangan, tetapi upaya membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” ujar H. Taufik Nugraha.
Menurutnya, keberadaan WPR akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat, sekaligus menjadi solusi untuk menekan praktik pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Meski demikian, H. Taufik Nugraha menegaskan bahwa pelaksanaan pertambangan rakyat harus tetap berlandaskan pada prinsip kelestarian lingkungan. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi serta meminimalkan dampak lingkungan yang mungkin timbul.
“Kami mendorong agar pengelolaan WPR dilakukan secara bertanggung jawab, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Fraksi PDIP DPRD Barito Utara berharap pemerintah pusat dapat merespons aspirasi tersebut dengan memasukkan alokasi WPR bagi Kabupaten Barito Utara dalam RTRWN, sehingga pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.(lna/Aw)
