Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S Dohong bersama Pimpinan BPK RI Perwakilan Kalteng dan Wagub Kalteng foto di Gedung Utama Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Jumat (30/1).(Media Dayak/Biro Adpim)
Palangka Raya, Media Dayak
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong menilai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng merupakan instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Arton S Dohong usai menerima LHP Semester II Tahun 2025 pada kegiatan penyerahan yang berlangsung di Gedung Utama Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Jumat (30/1).
Menurut Arton, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi bahan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar penguatan kinerja pemerintah daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah agar semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Ia menekankan, salah satu fokus pemeriksaan yang memiliki relevansi tinggi bagi Kalteng adalah kepatuhan terhadap perlindungan kehutanan dan lingkungan hidup, mengingat karakteristik wilayah yang luas dan besarnya peran sektor berbasis sumber daya alam dalam pembangunan daerah.
Arton berharap, pemeriksaan tersebut mampu memberikan gambaran objektif mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan ketentuan perizinan, sekaligus pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan di wilayah operasional.
Ketua DPRD Kalteng itu juga menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK agar dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah dan pihak terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kalteng.
Dalam kegiatan penyerahan LHP tersebut, Arton S Dohong menerima secara langsung LHP Semester II Tahun 2025 dari BPK RI Perwakilan Kalteng.(YM)
