Ferry Khaidir
Palangka Raya, Media Dayak
Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), meminta kepada seluruh stakeholder penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk mengantisi berbagai kendala, yang mungkin terjadi pada hari pencobloson 9 Desember 2020 mendatang.
Menurut anggota komisi I DPRD Kalteng, yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, Ferry Khaidir, salah satu kendala yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan pencoblosan mendatang adalah masalah banjir. Oleh sebab itu, penyelenggaran pilkada harus memiliki strategi antisipasi masalah tersebut.
“Harus ada strategi atau solusi untuk mengantisipasi banjir itu. Seperti di Kecamatan Seruyan Raya, Danau Seluluk dan Hanau yang rawan terjadi banjir, bahkan disana itu ada beberapa daerahnya yang sudah terendam banjir,”
“hal Tentu ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mengingat kondisi kita saat ini bisa dikatakan ekstrim, dimana sering terjadi hujan dengan intensitas tinggi sehingga bisa menyebabkan banjir,” ucap Ferry Khaidir, saat dikonfirmasi Media Dayak, melalui pesan WhatsApp, Senin (30/11).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini juga mengatakan, bahwa kemungkinan terhambatnya pelaksanaan Pilkada serentak Kalteng terkhusus bencana banjir, harus segera dicari solusinya.
Pasalnya, selain menyusahkan pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang harus jadi perhatian khusus lainnya yakni kondisi kotak suara yang rentan basah.
Untuk itu, dirinya meminta, PPK dapat menjadikan kondisi tersebut sebagai perhatian khusus mereka dan segera mencari solusi untuk menyikapi hal tersebut. Dia menyayangkan apabila sampai terjadi hak pemilih yang hilang, akibat kondisi banjir ketika hari pemungutan suara dimulai.
“Ini harus menjadi atensi PPK, apalagi pencoblosan ini tinggal beberapa hari lagi. Tentu kita semua berharap pelaksanaan pilkada nanti bisa berjalan lancar. Jadi saran saya, PPK harus duduk bersama dengan KPU Seruyan untuk menyikapi hal itu,” ujarnya.
“Kalau tidak bisa menangani sendiri, bisa berkoordinasi dengan instasi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Jangan sampai tidak ada langkah antisipasi sejak dini untuk menyikapi masalah banjir ini,” pungkas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini. (Nvd/Aw)
