Jajaran Komisi III DPRD Kalteng berfoto bersama pengurus DPW PPNI, di Gedung Dewan, kemarin. (Media Dayak /Novan)
Palangka Raya, Media Dayak
Guna memaksimalkan kinerja serta kesejahteraan dibidang kesehatan, khususnya bagi para tenaga medis, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalteng, yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kersa) meliputi Kesehatan dan Pendidikan, untuk menyampaikan aspirasi.
Menurut Ketua DPW PPNI Kalteng H. Ridwan, tenaga medis khususnya profesi Perawat merupakan ujung tombak dibidang kesehatan, sehingga dirinya berharap agar pihak Pemerintah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan Perawat, khususnya yang bertugas di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai.
“Profesi perawat merupakan ujung tombak didunia kesehatan, karena profesi sebagai seorang Perawatlah yang lebih dulu melakukan penanganan medis apabila mendapati hal yang tidak terduga. Misalnya ada Pasien yang terkena Tubercolosis (TB), Human Immunodeficiency (HIV) maupun Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) serta berbagai penyakit lainnya. Oleh karena itu, profesi Perawat bisa dibilang paling rentan,”Ucap Ridwan, saat dibincangi Dayak Pos, usai melaksanakan pertemuan dengan komisi III, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Senin (18/11).
Selain itu Ridwan juga berharap, melalui aspirasi yang disampaikan langsung kepada kalangan DPRD Kalteng melalui Komisi III, dapat menjembatani aspirasi DPW PPNI Kalteng agar bisa ditindaklanjuti Pemerintah melalui Dinas/Instansi terkait.
“kita sangat berharap agar aspirasi yang kita sampaikan melalui Komisi III DPRD Kalteng bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah melalui Stakeholder terkait, salah satunya yaitu Dinas Kesehatan,” Ujarnya.
Disisi lain, anggota Komisi III DPRD Kalteng asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kuwu Senilawati menerangkan, bahwa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab DPRD, untuk menampung serta memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang seluruh unsur terkait yaitu Dinas Kesehatan dan DPW PPNI Kalteng.
“Tentunya sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menampung serta memperjuangkan segala aspirasi yang masuk, jadi dalam waktu dekat kita akan mengagendakan RDP bersama pihak-pihak terkait, karena kewenangan sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah dan DPRD hanya sebagai penengah,”Pungkas politisi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.(Nvd)
