H.M. Sriosako
Palangka Raya, Media Dayak
Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas/Instansi terkait, untuk memperkuat ketahanan pangan di Bumi Tambun Bungai. Pasalnya, hal ini guna memastikan ketersediangan pangan Kalteng tetap tercukupi hingga Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) teratasi.
Menurut anggota DPRD Kalteng H.M. Sriosako, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama Virus Corona, dengan cara memberlakukan Physical dan Social Distancing, serta mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi aktifitas di luar rumah.
Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan adanya solusi bagi masyarakat kurang mampu atau yang berpenghasilan di bawah rata-rata, terutama menyangkut bantuan sosial (Bansos) seperti kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan ketahanan pangan Kalteng tercukupi.
“Tentunya kita selaku wakil rakyat mendukung keputusan Pemerintah agar permasalahan Corona ini bisa teratasi. Namun ada beberapa unsur yang juga harus menjadi perhatian bersama, yaitu adanya Bansos bagi masyarakat kurang mampu, serta ketahanan pangan Kalteng tetap tercukupi selama Pandemi COVID-19,” ucap Sriosako, sata dibincangi Mediadayak.id, di Gedung Dewan, jalan S.Parman, Kamis (23/04).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengungkapkan, tanpa adanya penguatan di bidang ketahanan pangan, tentunya hal tersebut akan berdampak buruk dan berpotensi memunculkan beragam permasalahan baru. Oleh karena itu pihak Pemerintah sejak saat ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan kalteng.
“Yang kita pikirkan sekarang adalah dampak buruk apabila tidak kuatnya ketahanan pangan Kalteng, mengingat unsur ini berpotensi memunculkan beragam permasalahan lain. Karena kita tidak tahu sampai kapan Pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya Kalteng akan berakhir,” pungkas anggota Komisi II DPRD Kalteng, yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) ini.(Nvd/aw)
