Anggota DPRD Provinsi Kalteng Tommy Irawan Diran (Media Dayak/Ist)
Palangka Raya, Media Dayak
DPRD Kalteng meminta pemerintah daerah lebih serius memastikan kesiapan sarana dan prasarana sekolah dalam mendukung pelaksanaan digitalisasi pembelajaran, khususnya di wilayah pedesaan dan pelosok.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menegaskan bahwa transformasi pembelajaran berbasis digital tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur dasar, terutama ketersediaan listrik dan jaringan internet.
Ia menyampaikan, masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan fasilitas penunjang. Kondisi tersebut ia temukan secara langsung saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, serta Desa Buntoi, Kabupaten Pulang Pisau.
“Di lapangan kami masih menemukan sekolah yang terkendala listrik dan jaringan internet. Ini menjadi persoalan mendasar yang harus segera mendapat perhatian pemerintah,” ungkap Tomy, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, kebijakan digitalisasi pembelajaran yang saat ini terus didorong pemerintah memerlukan kesiapan infrastruktur yang merata di seluruh daerah, agar tidak terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Disisi lain, ia juga mengapresiasi langkah Pemprov Kalteng melalui Dinas Pendidikan yang telah melakukan berbagai upaya, di antaranya penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta penggunaan layanan Starlink untuk membantu memenuhi kebutuhan akses internet di sekolah-sekolah yang sulit terjangkau jaringan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pemenuhan fasilitas penunjang pembelajaran digital harus menjadi agenda prioritas, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
“Digitalisasi pendidikan membutuhkan dukungan nyata. Ketergantungan pada listrik dan internet harus diantisipasi sejak awal, agar proses belajar mengajar tidak terhambat,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional Kalteng ini juga mendorong pemerintah daerah menyusun skala prioritas penanganan permasalahan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan.
Ia berharap, melalui langkah tersebut, peserta didik di wilayah pelosok dapat memperoleh kualitas layanan pendidikan yang setara dengan siswa di perkotaan. “Anak-anak di daerah juga berhak mendapatkan materi pembelajaran yang sama. Kendala seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tutupnya (Ytm/Lsn
