Wahyudinnoor SP, MP
Tamiang Layang, Media Dayak
DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), meminta Pemerintah Daerah setempat serius menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan DPRD yang telah dilaksanakan.
Demikian disampaikan, Anggota DPRD Barito Timur, Wahyudinnoor SP, MP “Kami meminta pihak eksekutif serius menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan DPRD, dalam hal ini adalah rapat kerja yang kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ucapnya Via WhatshApp, Rabu (30/06).
Menurutnya, DPRD beberapa kali telah melakukan rapat kerja dengan eksekutif, cuma pembahasannya hanya berulang-ulang terkesan tidak adanya tindak lanjut dari Kepala Daerah menyikapi hasil rapat saja tersebut. Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan untuk lebih fokus untuk meningkatkan PAD Barito Timur, karena kita termasuk PAD yang rendah hati rendah.
Dilanjutkan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Barito Timur tersebut, seperti masalah Pelabuhan Telang Baru juga belum terlihat hasilnya, juga masalah parkir di depan Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang sampai saat ini juga belum ada tindak lanjut.
“Kita juga sudah sering mengatakan masalah penerangan lampu jalan atau Penerangan Jalan Umum (PJU), PAD kita di situ cukup besar, akan tetapi responnya kurang,”ungkap Wahyudinnoor.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah juga harusnya memperhatikan reward, selain masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih kurang tepat. Kurang serius pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rapat kerja dengan DPRD adalah, beberapa kali ini kita rapat kerja dengan PDAM , keluhan masyarakat luar biasa, mereka banyak yang hanya sekedar ditarik untuk pembayarannya tetapi kualitas pelayanannya tidak diperhatikan.
“Masalah PDAM ini sudah dua kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum, juga sudah dua kali dilakukan rapat kerja bersama, namun kita lihat hingga saat ini tindak lanjutnya tidak ada,”tegasnya.
Pemerintah Daerah harusnya menindaklanjuti rapat kerja yang telah dilaksanakan, terutama dalam hal ini Bupati untuk memanggil para eksekutif atau Kepala OPD yang sudah rapat kerja dengan DPRD. (TL/RHF)
