Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalteng, Jenta.
Palangka Raya, Media Dayak
Permainan pendistribusian gas elpiji 3 kilogram meresahkan masyarakat kurang mampu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) akan melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan menindak tegas bagi pangkalan distributor yang nakal.
“Pangkalan akan ditindak tegas jika memang nanti ditemukan adanya kecurangan karena biasanya mereka menjual ke tempat lain atau menjualnya tidak kepada yang seharusnya mendapatkan gas eliji 3 kilogram ini,” ungkap Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalteng, Jenta.
Diungkapkannya, Gubernur Kalteng sudah mengeluarkan surat edaran (SE) kepada bupati dan wali kota agar segera membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan elpiji di daerahnya masing-masing. Serta diminta menyosialisasikan penggunaan elpiji non subsidi bagi masyarakat yang dikategorikan mampu.
“Intinya pengawasan ini sampai ke pangkalannya. Tidak hanya proses distribusi yang diperhatikan, namun penjualannya hingga sampai ke masyarakat diperhatikan betul-betul melalui Satgas itu nanti,” ucapnya, Senin (4/2).
Dijelaskannya, gas elpiji 3 kilogram bersubsidi ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp1,5 juta perbulan. Tapi kenyataan di lapangan, tidak sedikit orang berdasi yang ikut membeli, tentu stok yang ada cepat habis dan inilah salah satu yang menyebabkannya kelangkaan.
“Barang yang semestinya diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu dan ini dibeli oleh semua kalangan, tentu ini yang membuat ketidakseimbangan,” ujarnya.
Dikatakan Jenta, persoalan elpiji bersubsidi ini harus diawasi mulai dari tingkat RT. Menurutnya, Ketua RT harus melakukan pendataan terhadap masyarakat di wilayahnya yang layak mendapat dan membeli gas bersubsidi ini.
“Nanti pengawasan diperketat lagi di tingkat agen dan pangkalan supaya tidak sembarangan menjual tanpa melihat data pembeli yang bersangkutan,” pungkasnya.(YM)
