SERAHKAN DOKUMEN PROYEK-Kepala Dinas PUPR Barito Utara, H Fery Kusmiadi menyerahkan dokumen proyek Dinas PUPR tahun 2019 yang diterima Kepala Kejaksaan Negeri Muara Teweh, H Basrulnas SH yang juga ketua Tim Pengawal, Pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di aula Kejari setempat, Kamis (8/2). (Media Dayak: Lana)
Muara Teweh,Media Dayak
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara (PUPR Barut) melaksanakan paparan proyek pembangunan pada tahun anggaran 20190 kepada Tim Pengawal, Pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Senin (28/1) kemarin.
Kepala Dinas PUPR Barito Utara, H Fery Kusmiadi memaparkan, tujuannya untuk menyamakan persepsi dalam pengambilan hukum serta pengamanan terhadap kegiatan Dinas PUPR selama tahun anggaran 2019.
“Untuk keseluruhan kegiatan di Dinas PUPR tahun 2019 ada 37 paket proyek strategis dengan rincian Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Kota,” kata Fery Kusmiadi di hadapan Kepala Kajari dan Ketua TP4D, Kamis (28/1).
Adapun rincian pagu usulan perbidang, bidang bina marga (BM) dengan pagu anggaran sebesar Rp37,527.769,000, bidang cipta karya (CK) dengan pagu sebesar Rp45.284.180.000,. bidang sumber daya air (SDA) dnegan pagu sebesar Rp5.768.621.000, dan bidang tata kota (TK) sebesar Rp4.780.500.000,.
Dikatakannya, kegiatan ini dilaksanakan selain untuk pengamanan dan pengawasan juga mendapat saran dan masukan dari TP4D, sehingga pelaksanaan dilapangan nantinya dapat berjalan lancar, tanpa hambatan serta sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Negeri Muara Teweh H Basrulnas SH menyampaikan ucapan terima kasih dengan Dinas PUPR Barito Utara yang mempercayakan untuk keempat kalinya melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap kegiatan proyek pembangunan di daerah ini, karena Dinas PUPR ini cukup besar mengelola anggaran.
“Tiga minggu sudah kita menerima permohonan dari Dinas PUPR untuk mendapatkan pengawalan, pendampingan dan pengamanan proyek untuk tahun 2019. Dan pada hari ini kita meminta kepada Dinas PUPR melakukan ekspose,” kata Kajari Muara Teweh Basrulnas kepada sejumlah wartawan di Kajari setempat, Senin (28/1).
Berkenaan dengan kegiatan tersebut telah dipaparkan oleh Dinas PUPR mengenai proyek-proyek yang akan dijalankan, namun yang paling penting adalah terkait tahapan-tahapan secara administrasi, dalam melaksanakan kegiatan proyek ini, sehingga tidak perlu takut dengan pihak-pihak yang sengaja mencari-cari celah kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan proyek itu,” ujar Basrulnas.
Dijelaskannya, setelah ekspose, tentunya kita akan menelaah kegiatan mana saja yang perlu didampingi. Dan menurut Inpres, kegiatan mana yang berskala nasional yang strategis yang perlu didampingi, namun untuk Kabupaten Barito Utara tidak seperti itu, dan akan kita pilah-pilah kegiatan mana yang perlu kita dampingi serta mengacu pada anggaran dan kerawanan pelaksnaan kegiatan.
Basrulnas juga mengharapkan kedepannya pelaksanaan proyek itu sesuai dengan aturan yang ada, setelah sesuai dengan aturan yang ada pisiknya memang bisa dimanfaatkan masyarakat selama mungkin, artinya pekerjaan yang dikerjakan itu sesuai spek yang ada.(lna)
